Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rabu (19/12/2012) kemarin Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan pihaknya sedang mengusahakan kepada Presiden SBY agar Jakarta tak lagi mendapat jatah BBM bersubsidi.
Ditanya tanggapannya mengenai pernyataan wakilnya tersebut, Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengisyaratkan dirinya juga mendukung ide tersebut untuk mengendalikan kendaraan pribadi di Jakarta.
"Ya kan enggak apa-apa melontarkan gagasan, kan boleh," ujar Jokowi, Kamis (20/12/2012) di Balai Kota.
Saat ditegaskan apakah hal itu berarti ia setuju dengan gagasan tersebut, Jokowi menjawab ia belum menyampaikan gagasan tersebut secara langsung ke Presiden.
"Nanti masyarakat saja didengerin. Belum (menghadap Presiden)," imbuhnya.
Sebagai infromasi, berdasarkan Perpres nomor 15 tahun 2012, pemerintah daerah memang mempunyai kewenangan untuk menerapkan kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.
Jika gagasan tersebut jadi diterapkan, masyarakat Jakarta mau tidak mau harus menkonsumsi BBM non subsidi karena tak mendapat jatah BBM bersubsidi.
Sebagai kompensasinya, Ahok menjanjikan Pemprov DKI segera membangun apartemen sewa bulanan yang akan dibangun ditengah kota dengan harga murah. Dengan begitu, jarak tempat bekerja dengan tempat tinggal warga semakin dekat dan diharapkan mampu mengurangi kemacetan.