Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Dedy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana unjuk rasa besar-besaran yang digelar Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI), Senin (25/3/2013), dipandang sebagai demo biasa.
Polri belum melihat unjuk rasa tersebut sebagai cara untuk melakukan kudeta.
"Kalau kudeta saya belum yakin, karena masyarakat lebih pro hukum," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, di Balai Wartawan Polda Metro Jaya, Jumat (22/3/2013) siang.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam MKRI pimpinan Ratna Sarumpaet, akan berunjuk rasa dengan lima tuntutan.
Pertama, MKRI meminta pemerintah menasionalisasi
tambang minyak dan gas. Kedua, turunkan harga kebutuhan pokok. Ketiga, menghentikan keran impor kebutuhan pokok. Keempat, tuntaskan kasus korupsi, terutama yang dekat dengan lingkaran Istana. Kelima, menghentikan konflik agama, suku, dan ras. (*)