Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla menyatakan, bagi masyarakat tak mampu yang memiliki Kartu Jakarta Sehat (KJS) buatan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), tak akan dimintai uang saat berobat di rumah sakit.
Namun bagaimana mekanismenya? Jusuf Kalla, punya pandangan sendiri terkait permasalahan ini. Menurutnya, darah untuk masyarakat miskin tetap gratis, hal tersebut hanya masalah siapa yang menanggung.
"Siapa yang mau ongkosin PMI. Itu yang bayar pemda, yang bayar itu rumah sakit, bukan orang (pasien). Apakah itu rumah sakitnya, asuransinya, atau pemda. Bagi masyarakat itu bebas," katanya saat menghadiri acara donor darah di Jakarta Golf Club, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (14/4/2013).
Mantan Wakil Presiden itu menjelaskan, untuk setiap kantong darah, PMI membandrol Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu. Uang itu digunakan sebagai biaya perawatan, obat-obatan, dan peralatan.
Menurut JK seandainya ada rumah sakit yang menghargai darah lebih dari harga yang ditentukan, rumah sakitlah yang bertanggung jawab.
"Intinya masyarakat tidak ambil darah. Rumah sakit yang minta ke PMI," tegasnya.
Sebelumnya, 400 pendonor darah menyumbangkan darahnya dalam acara Palang Merah Indonesia (PMI) bersama Jakarta Golf Club dan Taruna Merah Putih, serta Orari, di Jakarta Golf Club Jalan Rawamangun Muka Raya, Minggu (14/4/2013).
"Ini merupakan acara kemanusiaan, memberikan sumbangan dan amal dari dan untuk kita semua," kata Jusuf Kalla kepada wartawan.