Baca tanpa iklan
Laporan Warta Kota, Budi Sam Law Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Untuk mempercepat kinerja polisi dalam merespon tindak kejahatan terutama perampokan, Kepolisian Resort Jakarta Timur meluncurkan panic button atau alarm terintegrasi yang terpasang di 38 minimarket di Jakarta Timur, Senin (13/5/2013).
Ke 38 minimarket ini, semuanya adalah minimarket Indomaret yang buka 24 jam dan dianggap berada di lokasi yang rawan kejahatan.
President Direktur PT Datareka Integrasia, Cecelia Siby, selaku perusahaan penyedia alat dan infrastruktur panic button mengatakan untuk wilayah Jakarta, Depok, Bekasi dan Bogor pihaknya sudah bekerjasama dengan 10 Polres yang ada untuk pemasangan jaringan panic button.
Namun dari semua wilayah itu, memang baru minimarket Indomaret saja yang sudah mau menggunakannya.
Menurut Cecelia, seperangkar alat panic button ini mereka beri nama Secura.
Cecelia menjelaskan di wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, dan Bogor sudah ada 300 minimarket yang menggunakan panic button dan terhubung dengan kepolisian setempat. Semua minimarket ini adalah Indomaret.
Sementara minimarket lainnya atau tempat usaha lainnya masih belum memiliki kesadaran untuk memasang panic button.
Padahal, kata Cecelia, panic button membuat kerja polisi lebih cepat dan diharapkan dapat mengungkap dan menangkap pelaku tindak kejahatan di minimarket itu.
"Kami sudah tawarkan ke minimarket lainnya, serta tempat-tempat usaha lainnya seperti SPBU dan kantor Bank. Namun memang mereka belum mau dan baru Indomaret saja yang mau," kata Cecelia kepada Warta Kota, Senin (13/5/2013) malam.
Jika ada pelaku usaha yang mau memasang panic button, kata Cecelia dapat mendatangi 10 Polres di Jakarta, Bekasi, Depok dan Bogor atau menghubungi pihaknya yang beralamat di Jalan Setu Indah I No 19, Cilangkap, Jakarta Timur.
Kapolrestro Jakarta Timur, Komisaris Besar Mulyadi Kaharni mengatakan pihaknya berharap para pengusaha ritel lainnya memiliki kesadaran keamanan untuk ikut memasang panic button.
Ia menjelaskan alat panic button ini memang dibiayai sendiri oleh pihak pengusaha. Walaupun begitu harganya terjangkau jika mengingat besarnya ancaman kerugian akibat tindak kejahatan.
"Ini memang harus keluar biaya. Karena ini perkotaan yang penjagaan keamanannya tak bisa mengandalkan laporan masyarakat lagi karena masyarakatnya pun sibuk," kata Mulyadi.