Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Bintang Pradewo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, lahan di bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, kerap dikomersialkan oleh beberapa developer kecil.
Itu yang menyebabkan Jokowi enggan memberikan uang kerohiman bagi warga Waduk Pluit.
"Ada komersialisasi. Saya sampaikan dari awal dulu, ada developer-developer lepas kecil yang ingin menduduki tanah negara, dan ini yang harus dihilangkan dan belum banyak diangkat," kata Jokowi kepada wartawan, seusai menghadiri Rakornas Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2013).
Jokowi mengaku sudah menerima data-data terkait banyaknya developer yang memanfaatkan lahan di Waduk Pluit. Padahal, tanah waduk diperuntukkan untuk resapan air, bukan untuk dibuat pemukiman.
"Kalau seperti itu terus-terusan, kemudian dikasih uang kerohiman, dia mendapat keuntungan sebulan saja sudah berapa juta?" tanya Jokowi.
Mantan Wali Kota Surakarta menambahkan, sebagian rumah yang dibangun di bantaran Waduk Pluit, bukanlah milik warga sekitar. Melainkan, ada oknum developer yang punya 12 hingga 15 rumah yang disewakan kepada warga.
"Ini kami yang di lapangan, kami sudah tahu, kelihatan semuanya. Tidak ada separuh masyarakat di situ. Di sana mereka hanya sewa dari pemilik kontrakan. Yang ramai yang banyak itu," tutur Jokowi.
Jokowi menegaskan, warga Waduk Pluit mau direlokasi ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Yang selama ini berontak terhadap relokasi untuk pencegahan banjir, adalah para developer.
"Kalau rakyat mau semuanya kok pindah ke rumah susun. Yang teriak ya developer," ucap Jokowi. (*)