Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (SBSI 1992) selain menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi juga menolak kompensasi pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Menurut SBSI, pemberian BLSM bukanlah sebuah solusi.
"BLSM itu bersifat membodohkan rakyat," kata Joni, di depan gedung Pertamina, Jalan Perwira, Jakarta, Jumat (14/6/2013).
Joni menuturkan, pemberian BLSM akan membuat rakyat miskin bertambah miskin termasuk kaum buruh yang terkena dampaknya. Pemberian BLSM yang berdekatan dengan tahun politik 2014 merupakan bentuk politisasi.
"BLSM ini akan digunakan beberapa partai politik untuk menyedot simpati rakyat," ucapnya.
Lebih lanjut Joni mengatakan, penguasa melalui partai politiknya ingin merampok uang negara dengan dalih kenaikan harga BBM dan alokasi anggaran untuk kompensasi kenaikan harga BBM untuk membiayai kampanye partai politik.
"Pemerintah telah membohongi rakyat, karena telah gagal mengelola keuangan negara," katanya.