Baca tanpa iklan
Tribunnews.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan persoalan yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta ketika memulai suatu program pembangunan. Hal tersebut, di antaranya, resistensi pedagang kaki lima (PKL) untuk ditertibkan, penolakan warga di tepi waduk untuk direlokasi, hingga penentangan warga atas pembangunan jalan layang Mass Rapit Transportation (MRT).
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengungkapkan, hal itu terjadi lantaran sebagian orang hanya mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. "Ya semua orang mau enak dan egois di Jakarta, kan. Kayak rumah-rumah di pinggiran sungai, di waduk, ya harus dibongkar," kata Basuki di Jakarta, Minggu (21/7/2013).
Seperti masalah PKL, Basuki melarang untuk berjualan di tempat pejalan kaki. Sebagai gantinya, pemda telah menyediakan tempat di dalam gedung bagi PKL. Tetapi nyatanya mereka tetap berjualan di luar.
Selain itu, terkait pembongkaran pemukiman di tepian waduk, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan rumah susun sebagai penggantinya. Namun, mereka bersikeras menolaknya dengan berbagai alasan.
Basuki juga menceritakan penolakan sekelompok warga terhadap pembangunan jalan layang untuk MRT.
Ia mengatakan, jika jalur subway dipilih, ongkos MRT menjadi lebih mahal. Dengan demikian, tujuan mengalihkan pengendera kendaraan bermotor ke transportasi massal menjadi tidak tercapai maksimal. Hanya orang mampu saja yang dapat menjangkaunya.
"Yang kita pikirkan gimana orang gaji pas-pasan? Biaya transportasinya sebulan tidak lebih dari 10 persen, dan biaya makanannya 15 persen," katanya.