Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Tim 17 Panitia, Jimly Asshidiqie, mengatakan usulan penggantian nama Jalan Medan Merdeka yang meliputi Utara dan Selatan sebenarnya bukan usulan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.
Jimly mengatakan asal muasal usulan penggantian nama tersebut adalah untuk rekonsiliasi pascapenetapan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai pahlawan nasional tahun lalu.
"Semula usulannya cuma ada dua ini dalam rangka follow up dari pengukuhan kembali Bung Karno dan Bung Hatta sebagai pahlawan nasional," kata Jimly di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (2/8/2013).
Setelah dievaluasi, kata Jimly, ternyata di seluruh Indonesia itu banyak kota yang belum ada nama Soekarno. Bahkan ada banyak sekali jalan yang dulunya Bung Karno dicoret kemudian diganti nama. Termasuk jembatan di Sungai Musi Palembang yang dulunya namanya Bung Karno diganti menjadi Jembatan Ampera setelah G 30 S PKI meletus.
Di Indonesia, kata Jimly, penamaan jalan sangat sedikit. Kalau pun ada jumlahnya tidak merata dan lengkap yang memuat kedua tokoh proklamator itu. Misalnya, di kota Palu yang hanya ada nama Mohamad Hatta. Sementara nama Soekarno tidak diketemukan.
"Jadi kita usulkan kepada gubernur. Tadinya pribadi aja, tapi pak gubernur minta dibikin panitia. Jadi terpaksalah saya kumpul beberapa tokoh yang kebetulan ketika tahun lalu ikut terlibat mengusung ide supaya Bung Karno dan Bung Hatta dikukuhkan lagi sebagai pahlawan nasional," terang dia.
Setelah dibentuk, tim kemudian mengusulkan nama Jalan Soekarno untuk menggantika Medan Merdeka Utara dan Jalan Mohamad Hatta untuk menggantikan Jalan Medan Merdeka Selatan. Sementara untuk Jalan Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Timur tidak masuk dalam usulan Tim 17.