Repdem: Tidak Ada Kelurahan Muslim dan Non Muslim di Jakarta

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Penolakan warga terhadap Susan dikhawatirkan mengganggu kinerjanya. 

"Pernyataan dari pejabat seperti Mendagri Gamawan Fauzi yang mendasarkan evaluasi penempatan karena perbedaan agama dan keyakinan mempertontonkan rendahnya komitmen anggota kabinet pemerintahan SBY dalam menjaga dan menegakkan kemajemukan dalam negara Pancasila," ujar Ketua DPN Repdem Masinton Pasaribu, Sabtu (29/9/2013).

Sikap plin-plan Gamawan Fauzi, kata Masinton, memperjelas kepada rakyat bahwa tata kelola pemerintahan saat ini menganut dikotomi mayoritas-minoritas, dan ini sangat berbahaya dalam konteks negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman suku maupun keyakinan yang terbingkai dalam Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika.

"Presiden SBY harus menegur keras dan jika perlu mengganti anggota kabinetnya yang ragu-ragu melaksanakan perintah konstitusi, seperti menjaga dan mempertahankan keberagaman dalam tubuh pemerintahan maupun bermasyarakat," tegasnya.

Seharusnya yang dilakukan pemerintah pusat , Masinton menyarankan, adalah memberikan dukungan penuh kepada Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk mempertahankan Lurah Lenteng Agung Susan yang mendapat penolakan oleh segelintir warga karena dianggap berlainan agama.

Negara tidak boleh mengalah dalam menegakkan hal-hal prinsip dalam berbangsa dan bernegara, apalagi sampai dikalahkan oleh tekanan segelintir massa.Jakarta adalah miniatur kemajemukan Indonesia. Negara tidak boleh tunduk atas desakan-desakan kelompok intoleran yang menistakan keberagaman," tegasnya lagi.

Ia mengingatkan, berbagai peristiwa kegagalan negara atau pemerintah menjaga kebhinnekaan di berbagai daerah Indonesia hingga melahirkan tragedi kemanusiaan seperti di Kalianda Lampung, Sampit Madura, dan lain-lain jangan sampai terjadi di DKI Jakarta yang merupakan Ibukota Negara.

"Tidak ada kelurahan muslim dan non muslim di Jakarta,  serta tidak ada aturan petugas pemerintahan yang menjabat di satu tempat berdasarkan kriteria agama,"pungkas Masinton Pasaribu.