Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada 16 November 2013 mendatang kepemimpinan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Tjahaja Basuki Purnama alias Jokowi-Ahok genap memasuki masa satu tahun.
Apa harapan masyarakat, khususnya mereka yang bergerak di bidang ekonomi?
Berikut adalah suara pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Wilayah DKI dan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) DKI. Suara Kadin DKI dan HIPPI ini disampaikan secara tertulis kepada Warta Kota oleh Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta yang sekaligus Ketua DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, Minggu (13/10/2013).
"Tidak terasa bahwa pada 16 November 2013 mendatang kepemimpinan Jokowi-Ahok di DKI telah genap memasuki masa satu tahun. Sebagai pelaku usaha yang berada di wilayah DKI Jakarta kami menilai bahwa prinsip prinsip dasar menuju Jakarta Baru yang dijanjikan khususnya di bidang ekonomi sudah bisa dirasakan," demikian bunyi pembukaan pernilaian damn harapan Kadin dan HIPPI DKI Jakarta.
Pembangunan monorel dan mass rapid sistem MRT (Mass Rapid Transit), demikian Kadin DKI dan HIPPI mencatat, sudah tampak dimulai dan merupakan upaya yang perlu diapresiasi sekaligus didukung.
Selanjutnya adalah penertiban PKL sebagaimana telah dilakukan Pemprov DKI di kawasan Tanah Abang. Para pelaku usaha memandang perlu bahwa hal itu perlu dilanjutkan di pasar pasar yang lain sehingga penataan PKL di DKI benar-benar dapat mencapai kondisi yang lebih tertib untuk menuju Jakarta yang rapih, ramah dan indah.
Hal yang tak kalah penting, kata Sarman Simanjorang mewakili suara kalangan pelaku usaha, adalah pelayanan perizinan dunia usaha di Jakarta melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Menurut para pelaku usaha, kata Sarman, hal ini cukup mendesak agar dunia usaha memiliki kepastian waktu dan besaran biaya yang dibutuhkan.
"Kita semua berharap tahun ini Perda tentang PTSP dapat selesai akhir tahun ini sehingga efektif tahun 2014 sudah dapat berfungsi," kata Sarman Simanjorang. (wip)