Baca tanpa iklan
Tribunnews.com, Jakarta- Normalisasi Sungai Ciliwung belum dapat dilakukan di seluruh tempat di sepanjang sungai itu. Hal itu dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat memenuhi kebutuhan rumah susun untuk menampung warga yang tinggal di sepanjang sungai tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI harus memindahkan warga yang bermukim di pinggir atau bahkan di atas sungai tersebut supaya alat-alat berat dapat masuk dan menormalisasi sungai. "Bagaimana (warga) mau dipindahkan, wong rusun saja belum ada yang jadi. Ada berapa ribu warga yang ada di sana? Coba mau dipindahkan ke mana?" kata Jokowi di rumah dinasnya, Senin (18/11/2013).
Ia mengatakan, Pemprov DKI bisa saja memberikan dana ganti rugi sesuai dengan luas lahan yang ditempati warga. Namun, hal itu melanggar peraturan yang dibuat oleh Pemprov DKI sendiri. Sesuai rencana tata ruang wilayah Jakarta, lahan milik yang ditempati warga itu merupakan tanah negara. Oleh karena itu, tidak tepat jika Pemprov DKI memberikan ganti rugi kepada warga yang menduduki lahan negara.
Jokowi menyatakan, situasi ini semestinya tidak perlu terjadi jika pemerintah sebelumnya menegakkan peraturan bahwa aliran sungai tidak diperbolehkan menajdi tempat tinggal warga. Menurut Jokowi, birokrat di Indonesia ini tidak biasa berhadapan dengan warga. Bahkan, kata dia, tidak jarang pemerintah "main aman" untuk persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan masyarakat.
"Ini kan problem yang bertumpuk-tumpuk ndak diselesaikan dari sebelumnya. Harusnya kan periode pertama selesai 10 persen, periode kedua 20 persen. Ini ndak, bergunung-gunung," ujarnya.
Karena masih menunggu pembangunan rusun, Jokowi mengatakan bahwa nasib warga di bantaran Sungai Culiwung menggantung. Isu relokasi sudah berembus kencang, sementara warga bingung karena tak ada kejelasan dari isu tersebut sehingga warga menjadi ragu.
"Ya, wajar. Kita sudah ukur, tapi ndak jelas-jelas dia dipindahnya kapan, tindak lanjutnya ke mana, malah buat resah. Kita kan mau sekarang diukur, besoknya langsung pindah,"ujar Jokowi.
Jokowi tidak patah arang atas lilitan persoalan itu. Dia telah menginstruksikan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI untuk mempercepat pembangunan sejumlah rumah susun sewa sederhana di Jakarta. Targetnya, Dinas Perumahan harus dapat membangun 200 blok rusunawa dalam satu tahun. Saat ini, baru 27 blok rusunawa yang telah dibangun.