Baca tanpa iklan
Tribunnews.com, Jakarta - Ratusan kepala desa dan perangkat desa dari seluruh pelosok tanah air melakukan aksi mendukung pengesahan Undang-Undang Desa di depan Gedung DPR/MPR RI Senayan. Aksi tersebut sedikit membuat lalu lintas di depan Gedung DPR tersendat.
Para kepala desa yang datang sejak subuh tersebut tampak memenuhi depan gerbang Gedung DPR, hingga memakan setengah bahu jalan. Hal ini membuat kendaraan melintas harus mengambil lajur paling kanan dan busway. Namun, hal itu tidak membuat kemacetan.
Kepala Bagian Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Budiyanto mengatakan sejauh ini aksi berjalan kondusif.
"Lalu lintas juga lancar. Kita kerahkan 30 personel lalu lintas, dan juga di dalam ada personel Brimob dan Sabhara yang juga mengamankan," ujar Budiyanto, Rabu (18/12/2013) pagi.
Mendukung UUD Desa
Humas APD Forum Pembaruan Desa Sugeng Wiyono mengatakan, pihaknya meyakni bahwa Undang-Undang Desa dapat disetujui oleh anggota dewan pada hari ini. Sebab, hari ini merupakan sidang terakhir untuk memutuskan disahkan atau tidak Undang-Undang Desa tersebut.
"Petentapan undang-undang tiga kali masa sidang. Dua kali masa sidang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi sekarang 1 kali masa sidang ini yang terakhir berarti harus ada putusan," kata Sugeng kepada Kompas.com, di depan Gedung DPR/MPR RI.
Sugeng mengklaim, 99 persen diyakni putusan sudah akan disetujui oleh anggota dewan. Dukungan terhadap pengesahan Undang-Undang itu sendiri, yakni agar anggaran APBN sebanyak 10 persen bisa masuk di desa.