Baca tanpa iklan
Darmaningtyas mengatakan, terkait keberadaan APTB/BKTB, dinas perhubungan dinilai tidak konsisten dengan konsep/perencanaan awal saat akan melahirkan transjakarta, yaitu menghapus trayek-trayek yang 50 persen beririsan dengan jalur angkutan massal itu. Kebutuhan integrasi antarmoda diwujudkan dengan rencana menata angkutan reguler menjadi bus pengumpan bagi Trans Jakarta
Sebelumnya, Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Yoga Adiwinarto mengakui, sistem baru ini masih memiliki banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki. Namun, bukan berarti harus menghapus APTB dan BKTB karena keberadaan keduanya merupakan terobosan bagus dalam mendongkrak kualitas layanan transjakarta dan langkah maju mewujudkan integrasi antarmoda yang memudahkan pengguna.
Terkait langkah Unit Pengelola (UP) Transjakarta mengelola pengemudi, Ketua Umum Serikat Pekerja Trans Jakarta Lasdi berpendapat, UP Trans Jakarta lebih baik mengawasi operator secara ketat ketimbang merekrut dan mengelola pengemudi sendiri.
”Kami khawatir justru terjadi monopoli. Padahal, operator ini pemilik trayek yang terikat kontrak kerja sama,” kata Lasdi.