Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana sodetan sungai Ciliwung-Cisadane dianggap sebagai gertakan konsep yang tidak jelas dari Kementerian Pekerjaan Umum. Ketika memang diarahkan untuk membangun sodetan maka semua pemerintah daerah harus berpartisipasi dan tidak hanya usulan dari pemerintah DKI Jakarta saja.
"Karena dari segi pengelolaan sungai dan juga tata kelola pembangunan harus bisa mengadopsi kepentingan pemerintah daerah seperti Kabupaten Bogor, Kota Bogor, provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang dan daerah-daerah lainnya yang masuk dalam pengelolaan sungai Ciliwung-Cisadane," ujar Pengamat Tata Kota dan Lingkungan Urban and Regional Planning at University of the Philippines, Andira Reoputra dalam pernyatannya, Jumat(24/1/2014).
Bahkan lanjut Andira, Kementerian PU belum mempunyai dasar selain konsep pembangunan sodetan yang dari sisi politis hanya kepentingan sesaat serta tidak memberikan perencanaan kawasaan sungai secara komprehensif.
Karenanya lanjut Andira, dari permasalahan ini memang belum jelas kajian pembangunan sodetan karena di setiap pemerintah yang masuk dalam pengelolaan sungai Ciliwung-Cisadane tersebut sudah mempunyai konsep penanganan banjir dengan membangun waduk atau tandon-tandon air untuk menanggulangi debit sungai Cisadane terutama yang ada di kawasan Kabupaten Tangerang.
"Jelas ini akan ada benturan perencanaan pembangunan dari nasional hingga lokal, ketika hanya ada masalah banjir besar barulah wacana ini dibuka kembali, alhasil hanya menjadi permasalahan birokrasi yang tidak jelas dalam perencanaan pembangunan ke depan," kata Andira.
Wajar saja jika Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnaen menolak atas rencana sodetan yang sudah diusulkan pada tahun 2000 dan banyak ditentang masyarakat Tangerang karena alasan pembangunan tersebut hanya memindahkan permasalahan banjir di Kabupaten Tangerang.
"Bahwa yang kami amati memang belum adanya klausul yang jelas dalam pengembangan atau manajemen mitigasi banjir oleh Balai Besar Pengelolaan sungai Cisadane dan Ciliwung dan Kementerian PU,"ujarnya.
Lebih jauh Andira mengatakan, sebenarnya tidak hanya pengelolaan sungai yang harus dibahas tapi juga pengelolaan pembangunan lingkungan di kawasan perkotaan atau wilayah.
"Sebaiknya ada Badan Khusus sebut saja Badan Mitigasi Banjir untuk menanggulangi dan memanage banjir seperti di negara-negara lainnya agar aturan dan kebijaksanaan tidak bertabrakan dengan perencanaan pembangunan nasional,"ujar Andira.