Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad berbisik-bisik di sela penandatanganan komitmen dan sosialisasi program pengendalian gratifikasi di Pemprov Jakarta.
"Saya tadi bisik-bisik ke Pak Abraham. Pak, kita mohon dibantu soal pengawasan di kita (Pemprov DKI Jakarta)," ujar Jokowi di dalam sambutan acara tersebut, Selasa (4/3/2014) pagi.
Pesan singkat kepada Abraham, kata Jokowi, terkait dengan jumlah APBD 2014 melonjak dibandingkan tahun 2013 lalu dari Rp 41 triliun menjadi Rp 72 triliun. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut dirasa sangat penting.
"Saya sudah bilang (ke SKPD), ini Rp 72 triliun uang semua loh. Ini gede sekali. Hati-hati dalam penggunaannya. Wong saya jadi Wali Kota Solo aja lima tahun cuma Rp 3,5 trilun," ucap Jokowi.
Sejak satu tahun empat bulan memimpin di DKI Jakarta, Jokowi mengaku telah mencoba memperbaiki sistem keuangan dan sumber daya manusia, misalnya online pajak, electronic catalog, electronic purchasing, online IMB.
Sementara, di pengembangan sumber daya manusia, dia menerapkan sistem lelang jabatan kepada lurah, camat, kepala sekolah dan kepala puskesmas.
Dari segi pengawasan, Jokowi mengatakan, pihaknya telah kerja sama dengan sejumlah instansi pengawas, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan KPK sendiri.
"Semua masih dalam proses. Kalau ada satu dua yang belum baik, itu sajalah yang kita perbaiki. Saya yakin dengan pembenahan sistem, kita jadi yang terbaik," ucap Jokowi.