Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Keuangan RI, Chatib Basri datang ke Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/3/2014) untuk menyaksikan penandatanganan kerjasama Direktorat Jenderal Pajak, dengan Pemprov DKI Jakarta.
Di hadapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang juga Calon Presiden RI 2014, Chatib memaparkan kinerja Kementerian Keuangan, terutama Dirjen Pajak.
"Pak Gubernur, izinkan saya sedikit menyampaikan, dari sekitar Rp 1.676 Triliun target pendapatan negara, sebanyak Rp 1.280 triliun diantaranya dari pajak, karena pajak berperan sentral. Namun rasanya kita harus mengakui, apa yang kita lakukan masih jauh dari optimal. Tahun lalu, pak Gubernur... pajak kita bertumpu pada penerimaan pajak badan perusahaan tambang dan komoditi, ketika harga tambang menurun, revenue pajak kita menurun. Kita harus cari sumber pajak lain yang tidak selama ini belum sepenuhnya bisa digarap," ujar Chatib di hadapan Jokowi, dan pejabat DKI Jakarta.
Chatib juga memuji kinerja Jokowi dalam menggenjot pendapatan daerah. "APBD DKI Jakarta, ketika pak Jokowi masuk, sebesar Rp 41 triliun, dan sekarang sudah Rp 72 triliun, bayangkan pak Fuad (Dirjen Pajak), bisa naik sangat besar. Saya percaya ruang potensi pajak bisa lebih besar, kalau DKI pak Jokowi bisa dapat Rp 100 triliun, dalam 2 sampai 3 tahun, ini sesuatu yang luar biasa, kalau kita lihat, Pemerintah Daerah lain sangat ketergantungan transfer dari Pemerintah Pusat. Ada daerah yang PADnya hanya 3 persen dari APBD, tapi muncul sebagai daerah karena pemekaran," tutur Chatib.
Ia juga memaparkan, bahwa Kemenkeu sudah melakukan penagihan Pajak Usaha Kecil dan Menengah dengan penerimaan Rp 450 miliar. "Saya sudah bilang ke pak Fuad lebih baik dairpada nol. Saya kita langkah yang dilakukan Pemprov DKI dan Dirjen Pajak sangat penting," ujarnya.
Chatib juga berharap Pemprov DKI meningkatkan pelayanan, agar pembayaran pajak dan pelayanan publik terus seimbang. Menurutnya, pembayaran pajak dan pelayanan publik adalah dua hal yang berkaitan erat. Jika orang membayar pajak, namun pelayanan publik buruk, akan menimbulkan keluhan.
Namun Jokowi enggan menanggapi apakah acara bersama Menteri Keuangan ini juga ada kaitannya dengan pencapresan dirinya. "Urusan di sini urusan pajak. Gak ada capres. Di ruangan ini urusannya pajak. Dan pajaknya pajak DKI. Kalau nanti di luar kantor baru kita bicara lain," ujarnya usai acara penandatanganan.
Jokowi menegaskan, dirinya hanya akan membicarakan mengenai pencapresannya saat berada di luar kantor. Karena ia hanya akan memberikan penjelasan kepada wartawan mengenai DKI Jakarta sebagai Gubernur DKI.
"Itu pertanyaan di luar pagar balaikota. Di dalam pagar balaikota urusannya urusan gubernuran. Gak mau. Di dalam pager gak ada masalah itu. Nnti di luar pager. Jangan di dalem. Ini di kantor," jelasnya. (Ahmad Sabran)