DPRD DKI Sesalkan Pernyataan Ahok Soal KJP

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nicolas Timothy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama memantik kritik. Setelah Plt Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan Kartu Jakarta Pintar yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI terkendala dan bermasalah karena banyak penerimanya penipu.

Anggota Komisi E DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo menilai istilah penipu yang dipilih Basuki atau Ahok ini tak tepat. Artinya, sama saja Ahok menilai masyarakat penerima melakukan tindakan kriminal yang negatif.

Dwi mengungkapkan pelaksanaan KJP tahun 2014 yang telah memasuki tahun kedua berjalan dengan baik. Pada tahun pertama pun program yang digagas Jokowi bersama Ahok tidak ada masalah.

"Ini sangat disesalkan. Kalau pun ada salah prosedur, kenapa tak terjadi dari tahun lalu. Padahal semuanya dinaungi peraturan Pemprov DKI termasuk mekanisme pengajuan KJP. Seolah-olah Pemprov DKI panik berlebihan," ujar Rio di Jakarta, Rabu (4/6/2014).

Rio mengatakan kekacauan realisasi pencairan KJP muncul karena terjadi potensi benturan antara pihak sekolah, orang tua siswa dan pihak kelurahan. Dalam waktu sangat singkat, seluruh yang mendaftar dan pernah menerima KJP, disuruh mengurus surat keterangan tidak mampu kembali.

"Ini sama artinya dengan bom waktu, karena diprediksi akan terjadi ledakan masalah," kata Rio. Ia menambahkan, dengan kondisi ini alokasi KJP untuk 611 ribu siswa pada 2014 diprediksi tak akan terserap maksimal.

"Artinya Ahok bertanggung jawab terhadap realisasi penyerapan KJP. Ini merugikan orang tua siswa yang sudah terdaftar menerima KJP. Mengingat kebutuhan biaya personal siswa saat ini sudah memasuki bulan keenam," terang politisi PDI Perjuangan ini.

Kesulitan tersebut dirasakan Lili Pramudio, warga kelurahan Papanggo Jakarta Utara. Ia mengaku kesulitan mengurus SKTM lantaran harus antri sampai ratusan orang. "Ini buat kami pusing. Mengurus SKTM, nomor antriannya sampai 550. Padahal tahun sebelumnya tak seperti ini," katanya.

Sementara itu, Koordinator Pengaduan Masyarakat Lembaga Kebangunan Jakarta (LKJ) Enrio Oktavian mengaku sampai saat ini sudah banyak masyarakat mengeluh. Pengaduan ini datang dari wilayah seperti Kramat Jati, Senen, Kapuk, Kramat Pulo serta Paseban.

"Kami sedang mempertimbangkan aksi massal ke Balaikota untuk memprotes realisasi pelaksaan KJP yang amburadul seperti saat ini," kata Enrio.