Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tidak menghiraukan banyak petisi penolakan usai penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) 6 Ruas Jalan Tol dalam Kota Jakarta antara Badan Pengatur Jalan Tol dan PT Jakarta Tollroad Development pada pertengahan Juli lalu.
Menurutnya, pembangunan enam ruas jalan tol adalah untuk mempermudah akses masyarakat dan bukan menambah kemacetan.
"Terserah mereka mau petisi mau apapun, anda nggak punya hak kok. Sekarang saya tanya, kenapa anda nolak tol? Tujuannya apa kita bangun supaya mengurangi kesesakkan. Sekarang jawab pertanyaan saya. Mobil sudah begitu banyak, anda mau bangun jalan nggak 2 tingkat? Supaya bisa dibagi ke atas," kata pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8/2014).
Padahal menurutnya, dengan menambah 6 ruas jalan tol dalam kota malah akan membuat jumlah kendaraan merata.
Karena adanya penambahan jalan, maka kendaraan roda 4 khususnya memiliki alternatif jalan lainnya untuk dilalui.
Sehingga kendaraan tidak bertumpuk di satu atau dua jalan saja yang sering menyebabkan kemacetan.
"Tambah jalan, bukankah membuat lebih lega? Nambah mobil itu logika konyol," ujarnya.
Karena Ahok menilai meski jalan tak ditambah, jumlah kendaraan juga pasti akan bertambah selama ada minat dan produknya tersedia.
Jika mereka tak ingin jumlah kendaraan meningkat, lanjutnya, ada beberapa cara. Seperti menerapkan pajak progresif, BBM bersubsidi dicabut, tarif parkir dimahalkan, dan menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
"Dan pembatasan tahun mobil kalau berani. Mobil tua mesti diafkir," ucap Ahok.
Justru, apabila 6 ruas jalan tol dibangun, maka jalur untuk bus-bus angkutan umum seperti Transjakarta juga akan bertambah.
Sehingga, jangkauannya pun semakin luas untuk melayani masyarakat. Sebab, pada 6 ruas jalan tol nanti Pemprov DKI sudah meminta untuk disediakan jalur khusus bus Transjakarta.
Berarti nantinya, ada 9 jalur Transjakarta layang jika DKI membangun 3 rute layang.
"Kamu bangun 6, yang rugi pun juga harus kamu bangun. Suapaya apa?
Waktu saya bangun 3 koridor busway layang, berarti busway akan punya 9 koridor atas.
Numpang sama dia. Saya juga ngancam mereka, kalau tidak selesai 3 tahun, saya akan ambil alih dan saya kenakan ERP," ucapnya.
Dulunya, diakui Ahok, dirinya setuju hanya 2 ruas jalan tol yang dibangun karena waktu itu jalan tol lingkat luar belum tersambung, proyek MRT juga belum diketok palu, lalu Transjakarta pun masih berbentuk unit pengelola, serta Jakarta belum memiliki bus tingkat gratis.
"Kalau ngeluh tol karena berbayar, nah gua balik, ngantrinya dari dalam. Masuk nggak bayar, keluar tol baru bayar. Begitu aja logikanya. Udah lah, ngomong jujur aja ya kalau tukang pengamat, lu batalin tol pun, macet kritik nggak? Kritik," tegas Ahok.
Ruas 6 jalan tol ini nantinya dibangun melalui 3 tahap. Tahap pertama akan dibangun ruas jalan tol dalam kota yaitu Semanan-Grogol-Sunter yang memiliki panjang 20.320 kilometer yang terdiri dari seksi pertama Semanan-Grogol dan seksi kedua Grogol-Sunter.
Ruas jalan tol dalam kota lainnya adalah Sunter-Pulogebang yang memiliki panjang 9.440 kilometer.
Tahap ini diperkirakan memakan waktu perencanaan (desain rinci, pembebasan tanah) hingga pertengahan 2015 dan akan memulai konstruksi pada sekira awal dan pertengahan 2016 dan diperkirakan selesai pertengahan 2018.
Tahap kedua ruas jalan tol yang akan mulai dilakukan perencanaannya yaitu ruas jalan tol Duri Pulo-Tomang-Kampung Melayu sepanjang 12.650 kilometer dimulai dari pertengahan 2016 dan akan dikerjakan pertengahan 2018.
Kemudian ruas jalan tol berikutnya yaitu Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9600 kilometer dimulai dengan waktu yang sama.
Selanjutnya, tahap ketiga yaitu ruas jalan tol yaitu Ulujami-Tanah Abang sepanjang 8.700 kilometer yang mulai pada awal tahun 2018, pekerjaan pada awal 2020, begitupula ruas jalan tol Tanjung Barat-Casablanca.
Keseluruhan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta mencapai 69.770 kilometer dengan total anggaran Rp 41.174.012 triliun atau kurang lebih Rp 42 triliun.