Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan kekesalannya pada BUMD pelayanan air bersih, PD PAM Jaya. Basuki merasa PD PAM Jaya lebih berpihak pada industri daripada melayani warga.
"Sejak 1981 saya tinggal di Jakarta, saya sudah kayak orang kaya, mandi pakai air mineral. Saya dendam luar biasa pada PAM, ada tangki air gratis, malah mereka jual ke industri, bukannya mengutamakan warga tapi malah monopoli," kata Basuki dengan nada geram, di acara Sosialisasi Air Tanah oleh AETRA, di Balai Agung, Balaikota, Rabu (8/10/2014).
Pria yang akrab disapa Ahok itu menambahkan, seharusnya tangki air itu disediakan bagi warga yang membutuhkan air karena kualitas air tanah di Jakarta kurang baik.
Kegeraman lainnya, karena Ahok pernah ditagih pembayaran air secara tiba-tiba. Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku rajin dan tidak pernah telat membayar air. Tiba-tiba saja ia ditagih untuk membayar dua bulan kekurangannya.
"Kenapa enggak tagih saja dari dulu? Mereka (PD PAM Jaya) mengancam, bayar (tagihan air) atau diputus. Ini cara arogansi dari penguasa air yang saya enggak suka, karena air begitu penting," kata Ahok lagi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, warga lebih mementingkan air bersih daripada kebutuhan pangan. Bahkan, Ahok menyebutkan, seorang manusia dapat bertahan hidup walaupun tidak makan asal tetap minum air.
Oleh karena itu, sebagai pemerintah, pihaknya merasa perlu memberikan yang terbaik terutama dalam pemenuhan kebutuhan air. Termasuk dengan melakukan privatisasi pada operator yang bekerjasama dengan PD PAM Jaya, Palyja.
Namun hingga saat ini, akuisisi itu belum dapat dilaksanakan. Karena DKI masih harus menghadapi gugatan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
Sementara itu apabila ada PNS atau staf yang ketahuan "bermain" dengan pelayanan air, Ahok menjamin akan memecat PNS tersebut.
"Tahun depan akan ada PNS kami pecat-pecatin, nanti kami turunkan golongan dan jadi staf. Selama ini pejabat eselon itu tenang-tenang saja karena hanya muter-muter saja jabatannya di eselon yang sama, sekarang peraturan itu tidak berlaku lagi," ujar Ahok.