Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Perwakilan DKI Jakarta, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meluruskan berbagai tudingan yang ditujukan kepadanya selama ini.
"Saat ini ada yang memfitnah Ahok melawan Islam, bukan melawan FPI," ungkap Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/11/2014)
Mantan Bupati Belitung Timur tersebut menganggap kenapa dirinya memilih menentang sikap Front Pembela Islam (FPI) yang dianggapnya sudah melawan konstitusi. Sikap yang ditunjukkan FPI dikatakannya sudah mempermalukan Islam, dengan alasan itu dirinya tidak mau bernegosiasi dengan Ormas tersebut.
"Saya tahu Islam saat sekolah dulu. Nggak ada yang seperti itu. Makanya bukan saya tidak mau bernegosiasi," ungkapnya.
Ahok pun meluruskan tudingan yang menyebut dirinya membongkar masjid di Taman Ismail Marzuki (TIM). Dikatakannya pembongkaran dilakukan dalam rangka memperluas bangunan sehingga menampung jamaah lebih banyak dan terciptanya kenyamanan.
"Mana ada masjid yang mau dibesarkan tidak dibongkar dulu sebelumnya? Segelintir orang langsung bilang ini karena gubernurnya kafir," ungkapnya lalu disambut tawa.
Pria yang pernah duduk di Komisi II DPR RI tersebut pun menyinggung adanya tuduhan mengeluarkan larangan memotong hewan kurban. Dijelaskannya dirinya tidak pernah melarang penjualan dan pemotongan hewan kurban pada saat Idul Adha.
Ia hanya ingin memusatkan penjualan serta pemotongan hewan kurban ke Jalan Stainless Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemusatan dilakukan supaya lebih bersih dan terbebas dari penyebaran penyakit.
"Saya itu memindahkan pemotongan hewan kurban di Jalan Stainless karena saya enggak mau hewan tercemar penyakit. Di Arab Saudi saja, pemotongan hewan kurban diatur sedemikian rupa, tidak boleh dibuang sembarangan di pinggir jalan," ungkapnya.
Ia pun menjelaskan tentang tuduhan memangkas uang jatah makan para jemaah haji Jakarta di tanah suci Mekkah. Menurutnya hal tersebut dikarenakan Kementerian Dalam Negeri melarang Pemprov DKI Jakarta memberi pelayanan tambahan katering dan transportasi bagi jemaah haji.
"Kami sudah kirim surat untuk tetap mengalokasikan anggaran untuk katering dan transportasi ke Mendagri. Tapi sampai sekarang tidak pernah ada balasan dan saya lagi yang kena," ungkapnya.