Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait pelarangan motor melintasi jalan MH Thamrin - Medan Merdeka Barat, resmi digugat oleh Indonesia Traffic Watch (ITW) dengan mengajukan permohonan pengujian materiil (judicial review) ke Mahkamah Agung, Selasa (20/1/2015).
Sebab Pergub DKI No 195 tahun 2014 itu dinilai diskriminatif dan cenderung menabrak Undang-Undang Lalu Lintas.
"Pergub ini bertentangan degan UU Lalu Lintas," kata tim advokasi ITW yang terdiri dari Ronny Talapessy di kantor MA, Selasa siang.
Dia menduga Pergub tersebut berbau bisnis. Yang dimaksud berkaitan dengan proyek Electronic Road Pricing (ERP).
"Jadi pergub ini kami duga sarat degan aroma bisnis," katanya.