Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunnews.com : Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengebut pembangunan Waduk Pluit yang berada di Jakarta Utara. Sekitar 1,2 juta kubik lumpur akan diangkat dari waduk tersebut dalam rangka dilakukan normalisasi.
Setelah warga yang tinggal di pinggiran waduk dilakukan relokasi ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), bangunan-bangunan rumah dibongkar kemudian dilakukan pengerukan waduk yang dilakukan PT Intiland.
Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Agus Priyono menjelaskan pengerukan Waduk Pluit merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Intiland.
"Pengerukannya dilakukan Intiland, itu CSR. Kita harapkan bisa secepatnya," kata Agus di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (5/2/2015).
Pihak Pemprov DKI pun masih berupaya memuatkan payung hukum agar PT Intiland bisa secepatnya melakukan pengerukan dan ditargetkan pengerukan Waduk Pluit bisa rampung akhir tahun ini sambil menunggu pembongkaran bangunan.
"Kita masih berupaya membuat payung hukumnya saat ini," ucapnya.
Tercatat hingga 29 Januari 2015 di sisi Timur Waduk Pluit 1 449 bangunan sudah dibongkar dari total bangunan 7.000 unit. Sementara warganya direlokasi ke Rusunawa Muara Baru dan hanya 800 kepala keluarga (KK) yang mendapatkan Rusunawa karena 649 KK sisanya pengontrak sehingga tidak mendapatkan hak Rusunawa.
Pengerukan akan dilakukan sedalam 2 meter dengan luas area pengerukan 60 hektar. 1,2 juta ton lumpur yang dikeruk dari Waduk Pluit akan digunakan PT Intiland untuk reklamasi pulau yang dikembangkannya.
"Lumpur yang akan dikeruk mencapai 1,2 juta kubik. Nanti lumpurnya untuk reklamasi pulau milik Intiland. Dia punya izin pengembangan satu pulau buatan," katanya.
Bukan hanya Intiland yang terlibat dalam program normalisasi tersebut, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) pun terlibat dalam pengerukan tersebut untuk mempercantik keadaan waduk.
"Kalau Jakpro, tugasnya di sisi Timur untuk membuat taman, jalan inspeksi. Jadi berbeda-beda tugasnya," jelasnya.