Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menjelang Parpurna Hak Angket yang digelar DPRD besok, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, mulai mengeluarkan satu per satu bukti kebobrokan anggota DPRD.
Mantan Bupati Belitung Timur, itu menyebutkan, bahwa telah ditemukan dana siluman yang telah disusun DPRD sebesar Rp 12,1 triliun.
Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 4,8 miliar dituliskan dalam APBD, berdalih untuk membeli UPS komputer, yaitu tenaga listrik cadangan untuk komputer.
"Sekarang kan kita sudah ada temuan dari BPKP tiap kali DPRD kasih ke Kemendagri pulangnya tidak sesuai dengan yang kami susun. Itu yang dinamakan Ketua BPKP sebagai anggaran siluman. Begitu e-budgeting nggak bisa lagi masukin anggaran siluman. Eh nekat dia bikin sendiri juga, ketahuan dong. SKPD saya tanya pernah nggak kamu pesan UPS (kelurahan), nggak ada Pak. Masa beli UPS sampai Rp 4,2 miliar, rumah saya saja pakai genset nggak sampai Rp 100 juta kok," kata Ahok, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2015).
Padahal, Ahok menegaskan, tidak ada satupun SKPD-nya yang mengajukan anggaran UPS tersebut.
Pasalnya, Ahok sendiri telah mengancamnya, kepada setiap SKPD akan dipecat jika mengajukan titipan anggaran dari DPRD.
"Nggak ada SKPD, karena kan SKPD yang ngetik yang masukin data kan mesti SKPD. Dulu oknum DPRD itu nitip ke SKPD untuk ngetikin titipan mereka, kalau sekarang kan sudah saya peringatin kalau ngetikin pesanan DPRD gua pecat semua. Ternyata mereka nekat bikin sendiri, langsung jebakan batman dong kan dibikin versi ditandatangani setiap lembar. Tinggal kita cocokin saja sama surat SKPD sesuai nggak. Kalau tanpa surat SKPD berarti siluman kan," katanya. (Mohamad Yusuf)