Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberanian Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama pasang badan menghadapi DPRD DKI demi transparansi anggaran patut didukung.
Membiarkan Ahok berjuang sendiri sama dengan membiarkan kanker korupsi kian mengganas. Ini kan sumber pemiskinan struktural, muaranya ketimpangan ekonomi.
Hal itu ditegaskan Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Fajar Riza Ul Haq menanggapi kisruh "Anggaran Siluman" dalam APBD DKI 2015 di Jakarta, Rabu (4/3/2015).
Karena menurut Fajar, Kisruh "Anggaran Siluman" dalam APBD DKI 2015 merupakan pintu masuk membongkar praktek-praktek kotor anggaran yang selama ini berlangsung.
Manuver politik DPRD menggalang Hak Angket mencerminkan ketidaksiapan anggota dewan menghadapi tuntutan transparansi. Karena kata dia, intervensi politik berlebihan akan melumpuhkan upaya penegakan tata kelola anggaran.
"Ini pastinya tidak sehat karena politik jadi panglima," ujarnya.
Selain itu lebih lanjut tuturnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus bersikap jernih dan tegas melawan manuver-manuver politik yang alergi terhadap pemberantasan mafia anggaran.
Pasalnya, tegas dia, kasus "Anggaran Siluman" dalam APBD DKI 2015 dan keberanian Ahok akan menjadi preseden penting bagi para kepala daerah lainnya.
"Para pejuang anti korupsi wajib berdiri dibelakang pemberantasan mafia anggaran, bukan sekedar cerita membela Ahok," katanya.