Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunnews.com: Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyindir anggota DPRD DKI yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dengan gaya hidup mewah.
"Selama ini nuduh saya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), CSR, Ahok Center dari 2013. DPRD tuh lapor dulu deh harta kekayaannya, jangan naik Range Rover, Lamborghini tapi NPWP pun tidak punya bagaimana dong...?" kata pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Kamis (19/3/2015).
Ia pun menyindir anggota DPRD yang mengkritik biaya operasional bagi wali kota di DKI sebesar Rp 3 miliar, padahal ada yang belum memiliki Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP).
"Terus sekarang dikritik biaya operasionalnya wali kota Rp 3 miliar. Segitu mah tidak bisa beli Range Rover atau Lamborghini," ucapnya.
Anggaran oprasional wali kota tersebut, dijelaskan mantan Bupati Belitung Timur ini untuk membayar upah Pekerja Harian Lepas (PHL) karena DKI tidak mau lagi menggunakan outsourcing.
"Dulu kemaanan tukang kan pakai outsourcing, orang digaji di bawah UMP. Saya tidak mau, semua harus kontrak individual saja. Nah itu alokasi duit di situ termasuk alat tulis kantor di situ. Rp 3 miliar mah kecil dong untuk satu orang wali kota, ini dinamakan operasional bukan dikantongin ke pribadinya dia," ungkapnya.