Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wilayah Kecamatan Jatinegara paling banyak ditemukan kasus orang yang mengalami tuberkolosis (TB) di Jakarta Timur.
"Umumnya yang terserang TB tinggal di kawasan padat penduduk, hunian tidak layak seperti tidak adanya sinar matahari yang masuk ke rumah," kata Walikota Jakarta Timur Drs. H. Bambang Musyawardana MM saat melaunching 27 titik Pos Peduli TB di kantornya, Selasa (24/3/2015).
Bambang mengatakan berdasarkan laporan yang diterimanya, tingginya kasus TB karena adanya kasus putus pengobatan karena penderita TB harus diobati terus menerus selama enam bulan.
"Di lain sisi, peningkatan kasus HIV/AIDS turut pula berkontribusi peningkatan jumlah kasus TB di Jakarta Timur," katanya.
Penyakit TB mudah menyebar karena satu pasien TB yang tidak memperoleh penanganan yang baik bisa menularkan kepada 10-15 orang.
Sebagai langkah mencegah penyebarannya, Walikota Jakarta Timur mengandeng lembaga Kemanusiaan PKPU mendirikan Pos Peduli TB di 27 titik, di Jakarta Timur dan sebagian wilayah Jakarta Utara.
Pos ini akan menjadi pusat edukasi masyarakat tentang TB dan penggalangan dana bagi masyarakat di wilayah-wilayah binaan PKPU. Pos Peduli TB akan hadir selama sebulan mulai 25 Maret hingga 24 April mendatang.
Lokasi Pos Peduli TB Jakarta Timur berada di Kramat Jati, Balekambang, Tengah, Cililitan, Batu Ampar, Pinang Ranti, Makassar, Halim, Cipinang Melayu, Kebon Pala, Pisangan Timur, Pulo Gadung, Pondok Bambu, Duren Sawit, dan Klender.
Sedangkan Pos Peduli TB Jakarta Utara berada di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Pagangsaan 2, Tanjung Priok, Warakas, Sunter Agung, Pademangan Timur, Pademangan Barat 1, Pademangan Barat 2, Ancol, Semper Barat 1, Semper Barat 2, dan Rorotan.
Cecep Ismail GM Area Nasional PKPU menyatakan, sebagai lembaga kemanusiaan berkomitmen membantu pemerintah dalam menanggulangi TB di Indonesia.
"Banyaknya faktor yang menjadi pencetus penyakit TB seperti kemiskinan, HIV, Diabetes, TB di lapas, Multi Drug Resistance (TB kebal obat), menyebabkan masalah ini tidak dapat diatasi sendiri oleh pemerintah," katanya. (Eko Sutriyanto)