News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kisruh APBD DKI

Kemendagri: Anggaran Belanja Pegawai Pemprov DKI Irasional

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kedua kanan) berjabat tangan bersama Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (kanan), Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi A. Tumenggung ( dua kiri) dan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek ( kiri), sebelum memulai rapat Fasilitasi, Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (5/3). Rapat tersebut terkait kisruh antara Ahok dengan DPRD DKI Jakarta dalam RAPBD DKI Jakarta 2015. (Warta Kota/Henry lopulalan)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri menilai anggaran belanja pegawai di RAPBD DKI 2015 tidak rasional. Dimana belanja pegawai dianggarkan Rp 19,2 triliun, atau hampir sepertiga dari total anggaran belanja di RAPBD 2015 yang sekitar Rp 64 triliun.

"Irasional itu belanja pegawai DKI," kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek, saat diskusi di DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Donny menilai anggaran belanja pegawai DKI harus ditinjau kembali. Donny menyarankan pemangkasan, sehingga sebagian anggaran bisa dialihkan untuk belanja pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

"Seperti belanja pendidikan, belanja infrastruktur dan belanja kesehatan," katanya.

Dirinya mengatakan, tidak bisa belanja pegawai DKI dibesarkan, tapi belanja infrastruktur malah dikurangi. Dimana anggaran belanja pegawai DKI sebesar Rp19,2 triliun, sedangkan anggaran belanja infrastruktur hanya Rp 5,3 triliun.

"Masa rakyat dibagi cuma segitu? Belanja pegawai kok lebih besar?" kata Donny.

Lebih lanjut dikatakan Donny, temuan tidak wajar pemborosan anggaran seperti itulah yang akan dievaluasi dan didalami Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri dari draf RAPBD DKI 2015 setebal 6600 halaman.

"Kita harus pelototin satu per satu. Barulah kita akan temukan mana yang betul-betul tidak efektif dan tidak efisien yang kemudian akibatkan pemborosan dan sebagainya, nanti kita lihat lagi," kata Donny.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini