Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Imbas terlambatnya pencairan APBD DKI Jakarta berpengaruh terhadap proses lelang pengadaan barang dan jasa meskipun bisa dilakukan sebelum anggaran turun.
Tetapi hingga saat ini proses baru empat program yang masuk proses lelang dari ribuan program yang dianggarkan DKI.
"Kita lagi minta kan sudah tiga minggu berjalan supaya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menghubungi badan pengadaan barang dan jasa kita. Kalau saya sih masih optimis karena sekarang kita sedang dilayani di tujuh lokasi," kata Sekda DKI Saefullah di Balai Kota, Senin (11/5/2015).
Dikatakan dia, proses lelang biasanya dilakukan tersentral di satu tempat. Tetapi saat ini ada tujuh tempat untuk pengajuan proses lelang.
Dikatakan mantan Wali Kota Jakarta Pusat tersebut, banyak proses lelang yang belum bisa dilaksanakan dikarenakan SKPD masih menyiapkan sejumlah persyaratan.
"Ini kenapa belum karena SKPD sedang menyiapkan persyaratan-persyaratan itu. Saya yakin dua minggu depan banyak yang daftar. Tapi akan kita pacu terus SKPD ini supaya kerja keras lagi menyiapkan dokumen lelang itu," ungkapnya.
Proses lelang akan menjadi bahan evaluasi kinerja SKPD. Bila dianggap lamban, maka risikonya jabatan Kepala Dinas akan melayang. Penyerapan anggaran tetap menjadi tolak ukur menilai kenerja seorang Kepala Dinas.
"Kita sekarang untuk meningkatkan penyerapan pada setiap minggu akan kita evaluasi, bukan dua minggu. Misalnya ini senin ada berapa minggu ke depan berapa terus itu. Kalau tidak bisa berjalan akan kita lock, akan kita matikan dan nanti akan kita lakukan pengalihan di perubahan," katanya.