Baca tanpa iklan
"BPK mengecek langsung ke lapangan katanya. Katanya sebaiknya harganya ikut Tomang tapi kan kita menurut data-data itu zona Kiai Tapa. Harusnya data yang kita kasih dikaji," ujar Heru.
Perbedaan persepsi ini akhirnya berujung pada evaluasi yang tercantum dalam LHK DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Heru menegaskan, pihaknya sangat terbuka untuk diaudit akuntan publik independen dengan ranking 5 besar dunia.
"Pemda DKI Jakarta terbuka saja kalau mau diaudit pakai akuntan publik. Tapi harus 5 besar internasional atau DJKN (Direktorat Jenderal Keuangan Negara) silakan saja," tutup Heru.