News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Dugaaan Korupsi UPS

Fahmi Tidak Merasa Menerima 'Sesuatu' dari Kasus UPS

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Fahmi Zulfikar Hasibuan, inisiator hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Hanura Muhammad Ongen Sangaji menyatakan bahwa anggotanya yang bernama Fahmi Zulfikar (FZ) belum ditetapkan sebagai tersangka.

Namun Ongen membenarkan bila ada analisa dari Bareskrim Polri bahwa anggota DPRD DKI FZ yang dinyatakan sebagai tersangka

"Itu hasil analisa, bahwa Fahmi dan Firman tersangka tapi menetapkan tersangka belum," ujar Ongen di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2015).

Ongen yakin kalau anggotanya itu, belum ditetapkan sebagai tersangka. Karena, ujar Ongen, bila FZ dijadikan tersangka, "Harus ada dua alat bukti," katanya.

Ongen sendiri mengaku telah menerima surat pernyataan resmi di atas materai yang ditulis oleh Fahmi, "Fahmi enggak ngerasa dia menerima sesuatu dari kasus UPS," ungkapnya.

Sebelumnya dikabarkan, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menetapkan status tersangka kepada dua anggota DPRD DKI Jakarta atas kasus dugaan korupsi pengadaan suplai daya bebas gangguan (uninterruptible power supply/UPS).

Kedua tersangka itu yakni Fahmi Zulfikar (FZ) dan M Firmansyah (MF). Penetapan keduanya sebagai tersangka berdasarkan adanya dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik.

"Dari DPRD ada dua tersangka, FZ dan MF, mereka tersangka dugaan korupsi pengadaan UPS," ujar Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi Bareskrim Kombes PolHadi Ramdani melalui pesan singkat, Senin (16/11/2015).

Sayangnya Hadi belum membeberkan rinci soal kapan waktu penetapan tersangka termasuk apakah kedua tersangka akan dilakukan penahanan atau tidak.

ā€ˇSebelumnya beberapa minggu lalu, Bareskrim juga memeriksa enam saksi dari unsur legislatif terkait dugaan korupsi pengadaan UPS, mereka adalah anggota DPRD 2009-2014.

Keenam saksi itu yakni S, MG, FS, DR, E, L diperiksa untuk pengembangan kasus yang diduga merugikan negara sekitar Rp 50 miliar tersebut.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini