News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Anak Buah Ridwan Kamil Belajar e-Budgeting di Kantor Ahok

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Plt Sekda Kota Bandung, Yossi Irianto (berdiri kedua kiri) didampingi Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, Dandan Riza Wardhana (berdiri kiri) meninjau kegiatan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kantor Dinas Pelayanan Pajak Pemkot Bandung, Jalan Cianjur, Kota Bandung, Senin (12/8/2013). Kegiatan inspeksi mendadak (sidak) ini untuk melihat kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Bandung pada hari pertama kerja seusai cuti bersama Idul Fitri 1434 H. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto menyambangi kantor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (18/2/2016).

Yossi ke balai kota untuk mempelajari proses e-budgeting dan e-planning Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

'Anak buah' Wali Kota Bandung Ridwan Kamil itu mengatakan pemerintah Kota Bandung telah menerapkan proses pengadaan barang berbasis teknologi.

Tapi penerapannya belum terintegrasi secara bersama.

Untuk itu, pihaknya ingin mempelajari proses e-budgeting yang ada di Ibu Kota.

"SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) memang sudah mulai buat, tapi masing-masing saja. Makanya kita ingin belajar banyak proses e-budgeting yang ada di DKI," ujar Yossi.

Yossi menjelaskan, camat dan lurah di Bandung sudah diminta aktif merespon keluhan warga Bandung dengan menggunakan sosial media. Namun masih terkendala birokrasi sipil yang kurang siap.

Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Sylviana Murni memaparkan, proses penganggaran bisa terjadi tumpang tindih.

Setelah dilakukan integrasi melalui e-planning, lebih mudah dilakukan pengawasan.

"Terobosan demi terobosan terus diciptakan. Sama seperti kalau SKPD mau beli barang, langsung melalui LKPP dengan e-katalognya. Jadi percepatan pekerjaan bisa terus dilakukan," kata Sylviana.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini