Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tingginya angka kesenjangan ekonomi dan rendahnya penyerapan anggaran APBD mengindikasikan Provinsi DKI di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki.
Menjawab masalah ini, Cagub DKI Jakarta Muhamad Idrus telah menyiapkan program yang disebutnya "Jakarta Keren 1 Miliar 1 RW per Tahun".
Program ini didasari pemikiran bahwa membangun Jakarta harus merata dan dimulai dari level terendah.
"Kota Jakarta memiliki Rukun Warga (RW) sebanyak 2709 dikali 1 milyar hanya 2,709 T belum sampai 5 % dari total APBD DKI 2016. Ini yang akan menjadi penggerak ekonomi masyarakat Jakarta kedepan" kata pria yang akrab disapa Bang Idrus, Rabu(30/3/20160.
Program ini disambut sangat positif ketika dikonfirmasi kepada ketua RW langsung dan ini menjadi solusi yang selama ini pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang tidak terlalu efektif di tingkatan RW dalam hal pembangunan.
“Itu bagus sekali karena betul betul pembangunan fisik dan sosial betul-betul dari bawah. Jadi bisa bergerak dari bawah. Jadi secara langsung dana dari pajak, pbb, dan lain lain bisa di gunakan untuk pembangunan.” Ujar Johar Wira Ketua RW 09 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.
Katanya, kalau memang dana tersebut untuk menunjang program kepengurusan di tingkat RW dimana ada Posyandu, PKK, karang taruna, ada bidang-bidang yang artinya kita bisa mengembangkan dan mengeksplore program-program yang ada di kepengurusan RW.
"Dan ini sangat bagus dan sangat luar biasa. dan juga perlu disosialisasikan secara matang terhadap program 1 Milyar 1 RW per tahun, " katanya.
Menurut Andi Pane Ketua RW 11 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Jakarta Utara mengatakan belum ada satu pun cagub DKI yang menyatakan program seperti dicetuskan Idrus.
"Kalau memang itu bisa terwujud dan terjadi luar biasa mungkin nanti akan dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi RW-RW jadi betul-betul yang diharapkan kesejehteraan untuk warga-warganya," ujarnya.
Enny Sri Hartati Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) menambahkan bahwa, semua penggunaan APBD harus dapat persetujuan dari legislatif, bukan hanya kemauan eksekutif, jadi sekalipun nanti Muhamad Idrus Jadi Gubernur komitmen seperti itu tidak disetujui legislatif DPRD tetap tidak akan bisa jalan.
Namun yang harus dipastikan adalah keberadaan payung hukumnya
"Artinya ada kemungkinan untuk direalisasikan, tapi mengenai besarannya, nanti harus diyakinkan dengan legislatif," ujarnya.