Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Abraham "Lulung" Lunggana berkomentar mengenai pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait kasus RS Sumber Waras.
Wakil Ketua DPRD DKI itu mengapresiasi KPK yang akhirnya mulai aktif mengusut kasus ini.
"Saya harap penegak hukum di Indonesia bisa jujur. Dengan demikian, rakyat sebagai pembayar pajak bisa puas," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (12/4/2016).
Lulung menjelaskan mengenai mala-administrasi terkait proses pembelian lahan RS Sumber Waras.
Misalnya saja, terdapat surat pembatalan pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Ciputra pada 11 Desember 2014.
Namun, terdapat surat keputusan (SK) gubernur tentang penunjukan lahan RS Sumber Waras pada 10 Agustus 2014.
Sewajarnya, SK tersebut keluar sesudah surat pembatalan pembelian lahan keluar, yaitu setelah 11 Desember 2014.
Selain itu, terdapat juga surat permintaan uji publik dari dinas kesehatan pada tanggal 10 Desember 2014.
Namun, surat tersebut selesai dibuat pada 8 Desember 2014.
"Ini banyak aneh, enggak boleh. Ini ada niat jahat," ujar Lulung.
Lulung mengatakan, dia awalnya tidak mengerti permasalahan kasus RS Sumber Waras ini.
Namun, dia jadi mengerti setelah berkali-kali diperiksa di Bareskrim dan juga BPK.
"Tadinya saya gelap gulita soal ini. Karena diperiksa Bareskim 7 kali, di BPK 6 kali, jadi saya tahu, nih. Kalau saya jadi KPK-nya, Ahok hari ini enggak pulang, langsung saya pakein baju oranye," ujar Lulung.(Jessi Carina)