Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengikuti rapat dengan Komisi VII DPR RI.
Rapat mengenai reklamasi tersebut juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Deddy Mizwar tidak mempersoalkan reklamasi di Teluk Jakarta.
Namun, ia meminta reklamasi tersebut memperhatikan lingkungan sekitar.
Aktor film itu mengingatkan pengerukan pasir untuk pulau reklamasi.
"Jangan sampai reklamasi memindahkan musibah rob di Jakarta Utara ke Jawa Barat dan Banten," kata Deddy dalam rapat dengab Komisi VII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/4/2016).
Selain itu persoalan lingkungan, Deddy juga menaruh perhatian mengenai persoalan rakyat miskin akibat dampak pembangunan reklamasi.
"Jangan mengusir orang miskin dari Jakarta karena pasti larinya ke Jawa Barat," kata Deddy Mizwar.
"Kami tidak keberatan sebenarnya karena itu lahan amal bagi kami. Tapi tentunya pembangunan reklamasi harus tetap mengacu pada undang-undang yang ada," imbuhnya.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra Aryo Djojohadikusumo meminta maaf bila banyak warga miskin di Jakarta berpindah wilayah di Banten atau Jawa Barat.
"Mohon maaf karena Gubernur DKI suka melakukan penggusuran makanya banyak yang pindah ke sana. Sebagai wakil rakyat Jakarta, saya minta maaf," tutur Aryo.
Aryo seperti menyindir Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Sewaktu mengikuti Pilkada DKI Jakarta, Ahok antara lain diusung Partai Gerindra.
Belakangan, Ahok seperti meninggalkan Gerindra, dengan maju ke Pilkada DKI Jakarta melalui jalur independen, bukan jalur partai politik.
Reklamasi Teluk Jakarta menjadi isu besar belakangan ini.
Selain diprotes warga setempat dan sejumlah Ariesman Widjaya, bos Agung Podomoro Land, salah satu perusahaan properti ternama di Indonesia.
Nama Deddy Mizwar muncul dalam bursa calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Dia disebut-sebut masuk nominasi calon dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.
Di Pilkada Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar diusung PKS.
Proyek Reklamasi
PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), induk usaha PT Muara Wisesa Samudera, akan mengikuti apa pun kebijakan dan keputusan pemerintah terkait moratorium reklamasi di Teluk Jakarta.
Vice President Corporate Marketing APLN Indra W Antono menyampaikan hal tersebut kepada Kompas.com, Senin (18/4/2016).
Menurut Indra, APLN akan bekerja sama penuh dengan pemerintah dan mengikuti kebijakan pemerintah dalam melakukan usaha, termasuk reklamasi.
"Kami pun melaksanakan reklamasi ini sebagai buah dari kebijakan pemerintah dalam revitalisasi Teluk Jakarta," ujar Indra.
Indra melanjutkan, APLN tetap percaya meskipun reklamasi Teluk Jakarta dihentikan sementara, pemerintah tetap akan menjamin iklim investasi di Indonesia.
APLN sendiri merupakan pengembang Pulau G atau disebut Pluit City seluas 161 hektar.
Mereka telah melakukan pekerjaan reklamasi setelah izin yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra diterbitkan.
Dalam mereklamasi Pulau G, APLN menggandeng kontraktor kaliber internasional asal Belanda, yakni Boskalis International dan Van Oord.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sepakat menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta untuk sementara waktu.
"Kami sepakat untuk menghentikan sementara waktu reklamasi di Jakarta sampai semua pratinjau selesai dilaksanakan," kata Rizal saat konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di Jakarta, Senin (18/4/2016).
Dalam kesempatan yang sama, Siti Nurbaya mengatakan, bukan hanya reklamasi di Jakarta yang dihentikan. Tapi juga di Bekasi dan Banten, yang menurut dia lebih luas, yakni 7.500 hektar dan sudah mulai ada pembangunan.
"Kita tidak hanya bicara preferensial di DKI Jakarta, tetapi juga semuanya. Begitu konsepnya," katanya.
Terkait kesepakatan ini, Ahok menilai, penghentian reklamasi tidak akan berlangsung dalam kurun waktu bertahun-tahun, tetapi hanya dalam hitungan bulan.
"Ini mungkin hitungan paling lama ya, saya enggak tahu enam bulan atau tujuh bulan," kata Ahok.
Ariesman Widjaya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Presiden Direktur Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja sebagai pemberi suap kepada Mohamad Sanusi.
Sanusi adalah Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Kamis (31/3/2016) malam.
Ternyata penyuap itu adalah Ariesman Widjaya, tokoh puncak di salah satu perusahaan properti terkemuka di Indonesia, Agung Podomoro Land.
Ariesman Widjaja belum genap setahun menjadi Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk.
Ariesman menggantikan Trihatma Kusuma Haliman melalui RUPS, 22 Mei 2015, untuk memimpin perusahaan properti dengan kapitalisasi Rp 8,1 triliun.
Tribunnews.com memberitakan, KPK menetapkan Sanusi sebagai tersangka suap terkait pembahasan Raperda tentang rencana zonasi zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Jakarta tahun 2015-2035 dan Raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis kawasan pantai Jakarta Utara.
“MSN (Mohamad Sanusi) sebagai penerima,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat memberikan keterangan pers di kantornya, Jakarta, Jumat (1/4/2016).
Selain Sanusi, KPK juga menetapkan tersangka kepada Presiden Direktur Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja yang diduga sebagai pemberi suap kepada Sanusi.
“Yang kita tetapkan sebagai tersangka berikutnya adalah AWJ (Ariesman Widjaja), Presiden Direktur PT APL,” ungkap Agus.
Sementara tersangka ke-3 adalah Trinanda Prihantoro.
Trinanda adalah personal assitant di PT Agung Podomoro Land.
Dia diduga perantara suap dari pihak Podomoro ke Sanusi.
Ariesman Widjaya belum ditahan.
KPK masih mencari posisinya dan meminta Ariesman menyerahkan diri.
“Kita masih cari posisi dia berada. Kami harap kooperatif, segera menyerahkan diri karena AWJ sebagai pemberi,” ujar Agus.
Pengalaman 20 Tahun
Dalam website Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja disebut memiliki pengalaman lebih 20 tahun di bisnis properti.
Ariesman bergabung dengan Agung Podomoro Group pada 1994.
Ariesman Widjaya membawahi dua vice president dan empat direktur, dua wakil direktur, dan seorang direktur utama.
Cosmas Batubara merupakan Komisaris Utama Agung Podomoro.
Dengan naiknya Ariesman sebagai presiden direktur, formasi dewan direksi menjadi sebagai berikut:
* Direktur Utama Ariesman Widjaja
* Wakil Direktur Utama Noer Indradjaja
* Wakil Direktur Utama Veri Y Setiady
* Direktur Cesar M Dela Cruz
* Direktur Bambang Setiobudi Madja
* Direktur Miarni Ang
* Direktur Paul Christian Ariyanto.
Formasi dewan komisaris sebagai berikut, Komisaris Utama Cosmas Batubara, Komisars Independen Bacelius Ruru, dan Komisaris Wibowo Ngaserin.
Agung Podomoro Land memiliki tiga puluh enam anak usaha, sepuluh entitas dengan kepemilikan tidak langsung melalui anak usaha, serta dua entitas asosiasi di bidang properti di Jakarta, Karawang, Bandung, Bali, Balikpapan, Batam, Makassar dan Medan.
Teluk Jakarta
Sanusi adalah Ketua Komisi D di DPRD DKI Jakarta, yang membidangi pembangunan.
Komisi D sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara (RZWP3K).
Komisi itu juga membahas revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantai Utara Jakarta.
Tercatat ada sembilan pengembang yang mendapat bagian dalam pembangunan 17 pulau buatan di proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
Data yang diperoleh Kompas.com dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta menyebutkan, sembilan pengembang tersebut adalah:
PT Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda
PT Pelindo II
PT Manggala Krida Yudha
PT Pembangunan Jaya Ancol
PT Kapuk Naga Indah (anak perusahaan Agung Sedayu)
PT Jaladri Eka Pasti
PT Taman Harapan Indah
PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan Agung Podomoro)
PT Jakarta Propertindo.
Dari sembilan pengembang, baru dua yang mendapat izin pelaksanaan.
Keduanya yakni Kapuk Naga Indah dan Muara Wisesa Samudera. Sementara yang lainnya baru mendapatkan izin prinsip.