News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Mundurnya Rustam Effendi Dinilai Sebagai Dampak Buruknya Cara Berkomunikasi Ahok

Penulis: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuai kritik pascamundurnya Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi.

Koordinator Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jakarta Utara Moestaqim Dahlan prihatin dengan kondisi pemerintahan DKI Jakarta saat ini.

Menurutnya, akibat perkataan dan tindakan sang gubernur, akhirnya berdampak panjang terhadap anak buahnya.

"Saya prihatin karena berulang kali begini, melakukan bongkar pasang pejabat, perombakan, tetapi tidak produktif," kata Moestaqim kepada tribunnews.com, Senin (25/4/2016).

Ia pun mengingatkan Ahok untuk menjaga konstelasi politik menjelang Pilkada DKI Jakarta.

Hal tersebut penting agar Ibu Kota nyaman, aman, dan tentram.

Menurutnya, Ahok sebagai seorang pemimpin harusnya tidak menuduh anak buahnya dengan hal-hal yang mempermalukan anak buahnya di depan publik.

Mundurnya Rustam, dikatakan Mustaqim diawali perkataan sang gubernur yang menuding Wali Kota Jakarta Utara bekerja sama denga Yusril Ihza Mahendra yang akan menjadi pesaing politik Ahok dalam Pilkada DKI.

"Dibilang kerjasama sama Yusril, dia bilang matikan pompa, artinya kerja pimpinan seperti itu menunjukan tidak punya konsep," katanya.

Menurutnya seorang pemimpin yang bijak seharusnya tidak mempermalukan bawahannya di depan banyak orang.

Bila ada permasalahan yang membutuhkan tanggungjawab anak buahnya direncanakan secara matang untuk mengkomunikasikannya.

"Jangan ada kasus, cari-cari alasan, dan ada kesan pembunuhan karakter. Ini bahaya dan bisa ditiru banyak orang," katanya.

Menurutnya letak permesalahan yang menimpa Rustam Effendi terletak pada cara komunikasi Ahok.

Ahok harusnya memperlakukan bawahannya layaknya manusia, bukan dianggap barang yang dijual di toko.

"Sumber permasalahannya adalah cara berkomunikasi dan berpolitik. Ini yang diperlakukan manusia bukan barang. Harus bisa berkomunikasi dengan baik, apa lagi di pemerintahan ada tata caranya," ungkapnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini