Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi mengatakan bahwa pengunduran dirinya sama sekali tidak berkaitan dengan Yusril Ihza Mahendra yang membela dirinya atas perkataan Ahok.
"Tidak ada kaitannya dengan Pak Yusril, saya sudah klarifikasi tentang hubungan saya dan beliau. Pengunduran diri saya karena kinerja saya," jelas Rustam di Kantornya, Jakarta, Selasa (26/4/2016).
Rustam menjelaskan bahwa dirinya tidak akan mungkin berpolitik sebagai pegawai negeri, begitu juga PNS yang berada di dalam lingkungannya.
Sehingga pengunduran diri dengan alasan berpolitik, kata dia, bukan bagian dari pengunduran dirinya.
"Sekali lagi, jangan sampai ada salah paham. Saya mengundurkan diri bukan karena Pak Yusril atau yang lain. Ini masalah kinerja saya saja yang dinilai kurang," lanjutnya.
Permasalahan dimulai pada saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok curigai Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi bersekongkol dengan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra.
Ahok geram karena Rustam tidak melakukan penertiban hunian yang ada di bawah kolong tol, di kawasan Ancol, Jakarta Utara.
Pasalnya hunian warga kolong tol itu menyebabkan aliran air menuju hilir terhambat atau telah terjadi bottleneck.
Ahok sudah perintahkan Rustam sejak 2015 agar normalisasi aliran tersebut segera dilakukan.
"Kalau ada warga disitu dipindahin dong apa susahnya sih, kenapa Bapak enggak jalan?" ujar Ahok saat rapat penanggulangan banjir di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2016).
Sementara, Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra mengaku bersimpati kepada Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi yang dituding oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait rencana pelaksanaan kebijakan peenggusuran di Luar Batang.
"Saya tak mengenal Pak Rustam Effendi secara pribadi, bahkan tidak pernah ada kontak dengan beliau. Jadi tidaklah beralasan Pak Gubernur menuding Pak Wali Kota bersekongkol dengan saya," kata Yusril melalui pesan singkatnya, Sabtu (23/4/2016).
Pakar Hukum Tata Negara itu pun mengimbau agar Ahok dapat bertindak lebih bijak kepada Wali Kota Jakarta Utara.
Mengingat Wali Kota Jakarta Utara adalah pejabat administratif yang merupakan bawahan Gubernur, bukan Wali Kota yang berwenang membuat kebijakan.