Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana setuju dengan keputusan Presiden Jokowi agar proyek reklamasi atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dikendalikan sepenuhnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Sani, sapaan akrab Triwisaksana mengatakan paling penting dalam proyek reklamasi mengedepankan nelayan.
Karenanya keputusan Jokowi agar pembangunan reklamasi 17 pulau mengedepankan kepentingan masyarakat atau nelayan setempat dinilai tepat.
Sani menyatakan hal itu juga yang menjadi silang pendapat antara pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta.
Pasalnya reklamasi di Teluk Jakarta hanya menguntungkan pihak swasta, namun mengabaikan segmentasi nelayan.
"Itu pro-kontra yang sempat terjadi di DPRD saat pembahasan. Khususnya bahwa ada segmentasi terabaikan dan itu adalah nelayan. Karena substansial reklamasi itu dilaksanakan swasta bukan pemerintah," ujar Sani di Gedung DPRD DKI Jakarta Pusat, Rabu (27/4/2016).
Pada kenyataannya, reklamasi Teluk Jakarta lebih banyak dikelola pengembang.
Karena itu, ucap Sani, akan lebih baik bila Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengembangkan proyek reklamasi.
"Pihak swasta tidak peduli terhadap lingkungan. Karena izin prinsip dipegang swasta. Diberikan pemerintah kepada swasta, sehingga begitu pelaksanaan mengabaikan segmentasi nelayan karena mereka mengedepankan keuntungan," kata Politikus PKS tersebut.
Karenanya keputusan Presiden Jokowi yang meminta agar proyek reklamasi dikendalikan sepenuhnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dinilai keputusan tepat.
"Saya kira sikap dari Pak Presiden tepat," tutup Sani.