News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Reklamasi Pantai Jakarta

Ahok Sebut Dirinya Sangat Bodoh Jika Tukar Pulau Triliunan dengan Rp 300 Miliar

Editor: Hasiolan Eko P Gultom
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama keberatan dengan istilah "barter" yang beberapa hari ini ditanyakan kepadanya.

Adapun istilah barter yang dimaksud Ahok mengacu pada pemberitaan mengenai pembiayaan penggusuran permukiman di Kalijodo oleh PT Agung Podomoro Land yang disebut-sebut dibarter dengan izin reklamasi dari Ahok.

"Barter itu kita sama-sama tukar untuk dapat sesuatu. Jadi, misalnya, sudah ada peraturan (kontribusi tambahan) 15 persen, lalu saya mengizinkan untuk menghilangkan 15 persen, dan saya dapat sesuatu, itu baru bisa dituduhkan barter," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (19/5/2016).

"Ini kan tidak. Saya malah tambahin (kontribusi tambahan) 15 persen. Tambahin, loh. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari kontribusi tambahan dari peraturan awal yang tidak disebutkan angka. Ketika suatu peraturan itu tidak ada, kita bisa buat peraturan, kan?" kata Ahok.

Oleh karena tidak ada angka yang diatur dalam kontribusi tambahan awalnya, Ahok memutuskan untuk menggunakan hak diskresi untuk menentukan kontribusi tambahan menjadi 15 persen.

Dalam hal ini, dia menilai, pemberitaan mengenai barter penggusuran Kalijodo dengan izin reklamasi tidak tepat.

Hal ini terutama jika ada rincian data bahwa Ahok menerima uang Rp 300 miliar, setelah itu membangun rusun.

"Kalau itu dilakukan barter pun saya goblok amat. Ini pulau nilainya triliunan, kok, masa tukar hanya Rp 300 miliar. Itu saja sebagai dasarnya," ujar Ahok.

Ahok pun membandingkan persoalan tersebut dengan simpang susun Semanggi. Kata Ahok, dia melakukan barter dalam proyek tersebut jika dia mengambil keuntungan pribadi.

Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika PT Wijaya Karya menang tender sebesar Rp 475 miliar, Pemprov DKI menghitung ulang nilai proyek yang ternyata hanya Rp 345 miliar.

"Langsung dia hemat Rp 130 miliar, dan ini buat Jepang atau buat DKI? Buat DKI!" ujar Ahok.

"Nah, Anda bisa nuduh saya barter kalau misalnya saya pakai kontraktor saya untuk membangun. Ini barang cuma 100. Karena mau nyerahin ke DKI, gue bisik-bisik 1.000 ke pengembang. Itu baru Anda curiga saya untung 900. Ini malah aku teken, di mana kalimat barter Anda?" ujar Ahok.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini