Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sembilan hari lagi Jakarta akan merayakan hari jadinya yang ke-489. Sebagai pimpinan daerah, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui masih banyak yang harus dibenahi.
Ahok memaparkan bahwa kemacetan dan pembenahan birokrasi menjadi sorotan utamanya yang harus dibenahi. Khusus pejabat yang korupsi, kata Ahok, diperlukan perombakan secara menyeluruh dalam satuan kerja perangkat daerah untuk memperbaikinya.
"Tetap saja kemacetan dan birokrasi kita belum beres. Kita satu set ini. Hampir semua pembelian tanah tidak beres. Jadi kayak ada mafia tanah. Yang baik-baik mau kasih komisi dibolak-balik, pimpong-pimpong, selalu begitu," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2016).
Yang menjadi sorotannya adalah Dinas Pertamanan dan Pemakanan, serta Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah. Masalahnya sama, yakni dalam pembelian tanah.
"Hampir semua pembelian tanah pembebasan lahan semua bermasalah. Memang bukti susah ditemukan tapi lihat dari perangainya keliatan," imbuh dia.
Ahok akan memecat pejabat yang diketahuinya masih 'memainkan' uang rakyat. Untuk merombak secara menyeluruh, kata Ahok, dia menunggu adanya Peraturan Pemerintah yang akan mengatur secara teknis penerimaan pihak swasta untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Meski saat ini, sudah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tengang Aparatur Sipil Negara.
"Tidak apa-apa kita mesti mecat orang juga, PP belum keluar belum bisa terima yang swasta, ini kalau pecat, mesti pecat satu set ini bukan cuma Kepala Dinas lagi, bisa satu set semua dibuang," ucapnya.