Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Tim Penjaringan Calon Gubernur DKI Jakarta Partai Gerindra, Syarif, menilai Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan relawannya sedang cemas menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2017.
Syarif mengatakan, meskipun Teman Ahok berhasil mengumpulkan 1 juta Kartu Tanda Penduduk Warga Jakarta, bukan berarti sudah ada jaminan KTP itu lolos verifikasi faktual.
Syarif juga menilai Teman Ahok sudah lempar handuk hingga menyerahkan keputusan maju melalui jalur partai politik kepada Ahok.
"Dapat 1 juta kan kata mereka. Tidak ada jaminan lolos verifikasi faktual KTP. Makanya mereka ajukan judicial review dan 'lempar handuk' serahin ke Ahok, silakan pilih jalur mana independen atau partai politik," ujar Syarif saat dihubungi Selasa (21/6/2016).
Syarif melihat adanya inkonsistensi dari Ahok.
Utamanya perihal Ahok yang sempat memuji setinggi langit Teman Ahok.
Bahkan mengibaratkan Teman Ahok adalah para pemuda yang mendesak Presiden Indonesia ke-1, Sukarno untuk memerdekakan Indonesia.
"Dulu Ahok memuji setinggi langit Teman Ahok yang katanya revolusioner, mirip seperti penculikan zaman Bung Karno ke Rengasdengklok. Jadi mana sikap revolusionernya itu," ucap Syarif.
Teman Ahok sempat mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.
Teman Ahok mempermasalahkan pasal 41 soal syarat dukungan dan pasal 48 soal verifikasi faktual revisi UU Pilkada.
"Judicial Review ke MK. Itu pertanda Teman Ahok cemas dengan KTP-nya, dan juga dengan Ahoknya," ucap Syarif.
Selain itu, Teman Ahok juga meminta tiga partai politik pendukung Ahok, yakni Nasdem, Hanura, dan Golkar, untuk membuat surat rekomendasi resmi partai yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai, perihal dukungan kepada Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Lalu tiga parpol itu diminta buat surat resmi komitmen, kalau itu terjadi iya jelas dong, berarti nanti pilih jalur Parpol. Kalau pilih jalur Parpol apa artinya JR (Judicial Review), apa artinya semangat 1 juta KTP yang disebut revolusioner itu?" tutup Syarif.