Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tertawa dengar wacana Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat hendak membentuk panitia khusus untuk menyelidiki kasus pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang pertama kali mendorong dibentuknya pansus untuk menyelidiki kasus pembelian lahan yang terindikasi adanya kerugian keuangan daerah sebesar Rp 191,3 miliar.
Kemudian, Senin (27/6/2016) Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, Badan Musyawarah (Bamus) DPR berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyelidiki kasus pembelian lahan seluas 3,6 hektar tersebut.
Menanggapi rencana dibentuknya pansus Sumber Waras, Ahok tertawa. Dia juga menyarankan agar DPR membentuk pansus ke New York, Amerika Serikat.
"He-he, kenapa tidak bikin pansus ke New York gitu bilang," ujar Ahok di Balai kota, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2016).
Pernyataan itu seakan menyindir kabar yang belakangan mencuat, yakni adanya surat permintaan fasilitas penjemputan dan pendampingan untuk putri Wakil Ketua DPR Fadli Zon beredar. Surat tersebut berkop Setjen DPR.
Surat bernomor 27/KSAP/DPR RI/VI/ 2016 itu dikirimkan tanggal 10 Juni 2016. Dalam isinya, Sekjen DPR RI meminta bantuan KBRI Washington DC melalui KJRI New York untuk memfasilitasi kunjungan putri Fadli Zon yang bernama Shafa Sabila Fadli.
"Dengan hormat kami sampaikan bahwa puteri Wakil Ketua DPR RI Bapak Fadli Zon yaitu a.n. Shafa Sabila Fadli akan melakukan perjalanan ke New York, Amerika Serikat untuk mengikuti Stagedoor Manor 2016 pada tanggal 12 Juni s.d. 12 Juli 2016," demikian tertulis di surat tersebut.
Sementara itu, wacana pembentukan pansus Sumber Waras masih belum pasti. Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman, tidak sependapat dengan usulan membentuk Pansus.
Menurut Benny, persoalan terkait pembelian lahan RS Sumber Waras cukup dengan mendengar keterangan BPK dan KPK.
"Kita tidak berada pada posisi untuk memeriksa apa yang dilakukan oleh BPK, apa yang dilakukan oleh KPK. Tugas kami sebagai DPR, melaksanakan dan meminta kedua lembaga untuk mempertanggungjawabkan temuannya," kata Benny.