Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berang dengan ulah Dinas Kebersihan DKI Jakarta.
Utamanya terkait minimnya alat berat yang dioperasikan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.
Permasalahan sampah di DKI Jakarta tak kunjung selesai.
Kali ini perihal berkurangnya alat berat yang beroperasi di TPST.
Diketahui hanya ada 21 unit alat berat yang beroperasi Bantargebang.
Jauh bila dibandingkan saat pengelolaan masih di pegang swasta, yakni berkisar 50 unit alat berat.
Ahok berang karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan ratusan miliar untuk membayar tipping fee atau uang pengelolaan kepada perusahaan swasta yang dikontrak sebelumnya.
"Saya sudah bilang sama Dinas Kebersihan, kalau sekarang dibilang alat berat enggak cukup, kenapa enggak beli?" ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (29/7/2016).
Dalam hitung-hitungan Ahok, satu alat berat itu harganya berkisar Rp1 miliar - Rp 2 miliar.
Seharusnya DKI bisa membeli 100 unit alat berat.
"Sekarang beli 100 biji, cuma Rp100 miliar kok. Jadi enggak masuk akal (kekurangan alat berat) apalagi cuma 50, ah lebih murah lagi," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
"Kalau dia bilang alat berat enggak cukup, berarti memang orang kita itu niatnya enggak mau ambil (pengelolaan TPST), gitu saja kesimpulannya," lanjut dia.
Sebelumnya Kepala UPST Dinas Kebersihan DKI Asep Kuswanto mengatakan, saat ini Dinas Kebersihan hanya mengoperasikan 21 unit alat berat di TPST tersebut.
Jumlah alat berat itu jauh lebih sedikit dengan jumlah alat berat milik PT Godang Tua Jaya yang sempat menjadi pengelola TPST Bantargebang.
Menurut Asep, jumlah alat berat yang dioperasikan PT GTJ di TPST Bantargebang lebih dari 50 unit.
"Kalau mau sama dengan GTJ, mereka saja bilang 58 alat berat. Sementara kita 21, masih kurang sekitar 30 lebih," kata Asep, saat ditemui di TPST Bantargebang, Bekasi, Selasa (26/7/2016).