Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berniat untuk menghapus dana hibah untuk Badan Musyawarah Masyarakat Betawo.
Ahok menganggap, Bamus Betawi menggunakan dana hibah untuk politik kampanye negatif. Sehingga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45.
"Bamus Betawi minta hibah dari kita untuk main politik. Itu melanggar Pancasila dan UUD 1945," ucap Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2016).
Ahok berkaca dari kegiatan Bamus Betawi yang mengadakan Lebaran Betawi 2016 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
Pada hari kedua Lebaran Betawi, ada oknum organisasi masyarakat menebarkan pidato yang menyinggung suku, ras, agama dan antar golongan (SARA).
"Dia bilang, Jakarta harus Betawi yang jadi gubernurnya. Dia menyatakan putra Betawi harus rebut (posisi gubernur) jangan diinjak dari asing. Wah macam-macam disebarkan. Itu sudah tidak betul," ucap Ahok.
Ahok mengungkapakn, Bamus Masyarakat Betawi dalam setahun selalu mendapatkan dana hibah berkisar Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar.
"Bagaimana uang rakyat dipakai Bamus Betawi seperti itu? Kalau mau nolong Betawi ya fokus saja di Situ Babakan, tari-tarian kita dukung. Kalau begini ya tidak boleh lagi ada hibah," tutup Ahok.
Sebelumnya, Ahok menuding Sekretaris Daerah DKI Saefullah ikut-ikutan mendukung acara Bamus Betawi yang menyeret-nyeret isu SARA. Saat acara tersebut Ahok tidak hadir. Acara tersebut hanya dihadiri Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, Saefullah dan Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi.
Meski mengancam, Ahok bilang keputusan masih akan tergantung dengan kebijaksanaan anak buahnya, yaitu Saefullah. Saefullah sendiri punya peran penting untuk menerima atau menolak dana hibah yang diajukan ke DKI.
"Dia (Saefullah) kan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dia yang putusin semua. Dia yang nentuin," tutupnya.