Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ingin melihat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tampil stand up comedy? Itu bukan hal yang mustahil di masa kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nanti.
Ahok sendiri yang menawarkan diri untuk tampil melucu.
"Saya kalau bicara kan enggak jelek-jelek amat, banyak stand up comedy saya kan. Gue lucu juga kok," ujarnya di Balai Kota, Jakarta, Kamis (29/9/2016).
Tentu saja tidak gratis jika minta Ahok tampil melawak. Ia sudah pasang tarif.
"Misalnya stand up comedy dibayar Rp 60 juta, gue dibayar Rp 30 juta kan lumayan," kata pria yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta itu.
Ahok tidak hanya pasang tarif untuk tampil stand up comedy. Ia juga bakal pasang tarif untuk makan bersama dengannya.
Warga yang ingin menemui dan mengajaknya makan bersama selama masa kampanye nanti mesti membayar tarif tertentu.
Menurut Ahok, tarif yang akan dikenakannya sangat bervariatif. Mulai dari Rp 10.000 hingga Rp 2-3 juta. Ia menyerahkan waktu pertemuan sesuai keinginan warga yang ingin menemuinya.
"Silakan bikin pertemuan, mau makan pagi bersama, makan siang bersama, maupun makan malam bersama, silakan. Tapi yang datang beli tiket. Kalau kelas lebih murah Rp 10.000, kalau kelas lebih mahal Rp 2-3 juta. Mau duduk dekat saya mungkin Rp 10 juta," ujarnya.
Semua itu dilakukan Ahok untuk mengumpulkan dana kampanye dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.
Masa kampanye akan berlangsung dari akhir Oktober 2016 sampai Februari 2017.
Sebagai calon gubernur petahana, Ahok menyatakan siap jika harus cuti selama masa kampanye, sesuai peraturan perundang-undangan.
Nah, di masa cuti itulah ia akan melakukan penggalangan dana kampanye dengan memenuhi undangan makan bareng atau tampil dalam seminar, bahkan tampil stand up comedy.
Dijelaskan Ahok, selama ini ia banyak menerima permintaan untuk menjadi pembicara. Namun, permintaan itu harus ditolaknya karena kesibukan terkait tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Ahok menjamin kondisi itu tidak akan terjadi jika nantinya ia harus cuti selama masa kampanye Pilkada 2017.
Ia akan memenuhi undangan semacam itu atau bahkan tampil melawak dalam stand up comedy.
"Pas cuti juga bingung mau ngapain, jadi ngelawak aja lah," ujarnya enteng.
Jual merchandise
Hal itu juga diamini oleh Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi yang bakal menjadi tim pemenangan pasangan Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.
Seperti diketahui, Golkar adalah salah satu partai yang mengusung Ahok-Djarot dalam Pilkada 2017.
Menurut Fayakhun, ia sudah bicara dengan Ahok mengenai bagaimana mengumpulkan dana kampanye.
"Dia (Ahok) bilang, 'Terserah lo mau bikin stand up comedy, gua juga siap. Enggak kalah-kalah amat sama Tukul,'" tutur Fayakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9).
Fayakhun menilai, di balik sosoknya yang galak dan emosional, Ahok punya kemampuan melucu dan menghibur.
"Apakah Agus dan Anies bisa gitu? Kalau Ahok, lo tunggu aja. Dia orangnya emang lucu. Beda kan yang gua usung," ujarnya.
Selain menggelar acara yang dihadiri massa dalam jumlah yang besar, kata Fayakhun, tim pemenangan Ahok-Djarot juga berniat menggelar acara makan malam dengan Ahok. Pesertanya hanya kalangan pengusaha. Namun, bayarannya akan mencapai Rp 25 juta.
Dana kampanye juga akan digalang dari penjualan merchandise, seperti kaus yang bergambar Ahok-Djarot.
Fayakhun mengatakan, pengumpulan dana kampanye seperti ini menggambarkan demokrasi modern layaknya di Amerika Serikat. "Kan gila, datang ke kampanye bukannya dimobilisasi malah beli tiketnya," katanya.
Pengalaman Jokowi
Dana untuk kampanye calon gubernur memang tidak murah. Apalagi untuk Provinsi DKI Jakarta yang dikenal sebagai megapolitan.
Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menceritakan pengalamannya saat menjadi tim pemenangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama saat mencalonkan diri di Pilkada DKI 2012 silam.
Pada dasarnya, ungkap Masinton, ada dua tim utama di dalam struktur pemenangan calon. Masing-masing tim bertanggung jawab atas target kampanye yang harus mereka capai.
"Ada tim udara dan tim darat," kata Masinton saat berbincang dengan Kompas.com di Kompleks Parlemen, Kamis (29/9).
Saat itu Masinton masuk sebagai 'tim darat'. Berdasarkan catatan laporan yang diterima KPUD DKI Jakarta saat itu, besaran dana kampanye yang dikeluarkan pasangan Jokowi-Ahok sebesar Rp 27,5 miliar.
Apa saja komponen yang dikeluarkan? Masinton menjelaskan, dalam setiap kampanye biasanya dilakukan pertemuan tertutup dan pertemuan terbuka dengan konstituen.
Untuk setiap pertemuan terbuka, setidaknya terdapat minimal 5.000 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut.
Saat itu, ia mengaku, konstituen pendukung Jokowi-Ahok tidak diberi uang transpor untuk setiap kegiatan. Mereka hanya diberikan konsumsi berupa makanan berat, camilan dan air mineral.
Untuk menghemat pengeluaran, konsumsi diberikan melalui sistem pool dengan membangun dapur umum.
Sebenarnya, pemberian uang transpor atau tidak, itu tergantung pada pendekatan yang dilakukan oleh masing-masing tim. Namun, jika harus mengeluarkan uang transport, maka besaran itu minimal Rp 50.000 per orang. "Tinggal dikalikan saja," ujar Masinton.
Diperkirakan, pengeluaran uang transpor untuk sekali kampanye terbuka mencapai Rp 250 juta. Jumlah itu diluar uang makan dan sewa bus atau kendaraan lain untuk membawa konstituen ke lokasi.
Sementara itu, biaya sosialisasi juga tak kalah mahal. Tim darat misalnya, bertugas untuk menyediakan baliho, leaflet, spanduk, poster, kaos, hingga pin bergambar pasangan calon.
Sedangkan tim udara bertugas untuk membangun opini melalui media massa seperti televisi, radio, media cetak, dan media online.
"Belum lagi media sosial, seperti Twitter, Instagram, Path. Itu ada tim sendiri yang tidak murah," kata Masinton lagi.
Lebih jauh, ia mengatakan, anggaran besar juga harus dikeluarkan ketika proses pencoblosan. Setidaknya, ada 12.000 tempat pemungutan suara di DKI Jakarta. Masing-masing TPS butuh sekitar dua sampai tiga orang untuk menjaganya.
Untuk biaya transportasi, uang makan dan uang capek saja, ia mengatakan, dibutuhkan sekitar Rp 500.000 per hari. "Dengan demikian, setidaknya butuh sekitar Rp 8,5 miliar," kata dia.
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, pengeluaran pasangan calon akan semakin membengkak apabila pemilihan terjadi dua putaran. (Kompas.com/suf/Warta Kota)