Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kesal dengan jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Ahok mendapat laporan warga, bahwa ada lahan yang digunakan sebagai lokasi Sekolah Luar Biasa Kasih Bunda, Duri Selatan, Jakarta Barat, yang belum dicatat sebagai aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Warga bernama Viktor membawa dokumen salinan akta tanah.
Akta menunjukan, tanah yang digunakan untuk SLB itu, merupakan tanah yang disumbangkan oleh perusahaan belasan tahun lalu, sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Mendapat laporan itu, Ahok langsung menginstruksikan stafnya untuk menindaklanjuti pengaduan kepada Kepala BPKAD Heru Budi Hartono.
"Bilang ke Heru, anak buah lu tidak benar," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2016).
Ahok berpandangan, bahwa BPKAD seharusnya langsung mencatat aset yang diberikan perusahaan.
"Harusnya begitu sudah diserahterimakan di wali kota bisa langsung dicatat dong. Emangnya Wali Kota Jakbar punya negara bagian Papua Nugini," ucap Ahok.
Ahok mengakui pencatatan aset di Jakarta memang buruk. Sehingga, tak sedikit banyak aset milik Pemprov DKI hilang. Untuk mengatasinya, Ahok tengah berupaya memperbaiki sistem pencatatan aset dengan penerapan e-asset.