Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal Calon Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menjelaskan adanya kabar penghapusan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) bila ia terpilih sebagai Gubernur merupakan isu yang tidak benar.
Isu tersebut mirip seperti perhelatan pemilihan presiden 2014 lalu, yang mana presiden Joko Widodo dikabarkan akan menghapus tunjangan guru apabila terpilih.
"Nah ini sering menjadi kekhawatiran. Saya ingat saat berkampanye 2014 ada kabar jika Jokowi menang tunjangan guru akan dihilangkan, oh itu tidak benar sama sekali. Sama sekarang dimunculkan isunya," ujar Anies usai membuka Markas Relawan "Posko Pendopo" di Jalang Panglima Polim IX, Jakarta, Jumat (21/10/2016).
Anies menegaskan akan tetap mempertahankan program KJP bila dipercaya masyarakat duduk di kursi DKI 1. Bahkan ia berjanji akan menambah jumlah dan kegunaan KJP tersebut.
"Kalau nanti pak Basuki tidak lagi menjadi Gubernur, KJP akan diteruskan bahkan kita berharap bukan saja jumlah yang ditingkatkan tapi variasi manfaatnya bisa ditambahkan," kata Anies Baswedan.
Menurut Anies, program KJP sangat membantu masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang baik. Oleh karenanya ia mengaku tahu betul bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan KJP.
"Saya kebetulan banyak mengurusi soal ini kemarin bahkan kita melihat bisa optimalkannya di lapangan," pungkas Anies Baswedan.
Program Kartu Jakarta Pintar merupakan program strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dikeluarkan saat Jakarta dipimpin oleh Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
KJP diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, agar dapat mengenyam pendidikan hingga tamat SMA. Dana yang diberikan kepada setiap siswa berasal dari APBD DKI.
Untuk tingkatan SD sederajat, dana yang diberikan yakni Rp 210 ribu, SMP sederajat, Rp 260 ribu, SMA Rp 375 ribu, dan SMKN Rp 390 ribu.
Uang tersebut dipergunakan untuk keperluan SPP, transportasi, pembelian makanan di kantin sekolah, serta pembelian perlengkapan sekolah