Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM. DEPOK -- Sejumlah orang tua siswa SMA Negeri 6 Kota Depok, mengeluhkan dugaan pungutan sebesar Rp 500.000 sampai Rp 1 Juta kepada mereka, yang disebutkan, dilakukan untuk membantu pihak sekolah membangun toilet baru di sekolah mereka.
Menurut para orang tua siswa dan wali murid, awalnya pungutan itu disebutkan sebagai sumbangan sukarela dalam rapat yang dihadiri pihak sekolah dan komite sekolah.
Namun akhirnya pihak komite dan pihak sekolah menetapkan besaran sumbangan antara Rp 500 Ribu sampai Rp 1 Juta per siswa dan bisa dicicil selama setahun.
"Sumbangan sukarela untuk bangun WC, tapi kok besarannya ditentukan. Besaran itu yang menentukan juga pihak sekolah," kata B, salah seorang ortus siswa yang enggan identitasnya diketahui, Minggu (23/10/2016).
B menjelaskan sekitar sebulan lalu saat tahun ajaran baru 2016/2017 baru saja dimulai, para ortu siswa dan walimurid diminta rapat bersama komite sekolah yang diketahui pihak sekolah.
"Di sana kami diberikan surat selembaran yang berisi permintaan sumbangan sukarela, untuk pembangunan wc di sekolah. Surat itu tidak ada kop surat dan lainnya dan sudah ditentukan besaran yang katanya sumbangan antara Rp 500.000 sampai Rp 1 Juta," kata B.
Menurut B, banyak ortu siswa yang sebenarnya keberatan dengan hal ini dan mempertanyakan apakah soal toilet sekolah ini seharusnya ditanggung oleh pemerintah.
Apalagi, katanya di surat pemberitahuan soal sumbangan itu, di bagian akhir disebutkan bahwa pernyataan sumbangan ini dibuat sejelas-jelasnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.
"Kok harus ada kata-kata itu. Padahal kami jelas-jelas dipaksa setuju dan harus menyetujui sumbangan yang katanya sukarela tapi besaran ditentukan," katanya.
Menanggapi hal ini, Kepala SMAN 6 Depok Tugino mengatakan permintaan sumbangan pembangunan toilet ke ortu siswa itu bukan dari pihak sekolah tetapi sangat mungkin merupakan inisiatif komite sekolah.
Tugino memastikan bahwa pihak sekolah tidak tahu menahu soal permintaan sumbangan ke ortu siswa seebsar Rp 500.000 sampai Rp 1 Juta per siswa itu.
"Sebab saya memang pernah rapat dengan komite sekolah dan menyatakan bahwa sekolah kekurangan toilet. Tapi, bukan sekolah yang meminta uang sumbangan itu ke orang tua siswa untuk pembangunan toilet, kemungkinan komite sekolah," ujarnya.
Menurut Tugino, SMAN 6 Depok memang kekurangan toilet. Dari jumlah 1200 siswa hanya ada 15 toilet di sekolah.
"Jadi jumlahnya kurang karena idealnya harus ada 35 toilet," kata Tugino.
Menurutnya pengajuan pembangunan toilet baru sudah diajukan ke Disdik dan disampaikan ke DPRD Depok. Namun dana tak bisa kucurkan karena saat ini semua SMA Negeri di Depok dalam proses pengalihan kewenangan oleh Pemprov Jabar.
"Kami tegaskan bahwa pihak sekolah tidak boleh meminta uang sumbangan ke ortu siswa dan permintaan uang sumbangan itu bukan dilakukan oleh kami. Mungkin komite sekolah berinisiatif membantu karena kami pernah sampaikan soal kekurangan toilet ini ke komite sekolah," kata Tugino.
Ia mengatakan dalam berbagai kesempatan pihaknya juga beberapa kali menyampaikan ke komite sekolah bahwa berdasarkan kajian SMA Negeri 6 masih kekurangan biaya sekitar Rp 1 miliar untuk sejumlah pembangunan fasilitas sekolah lain yang sampai sekarang belum selesai. (Budi Sam Law Malau)