Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan membuka siapa yang ia maksud aktor politik dibalik kericuhan demo yang terjadi pada hari Jumat (4/11) lalu. Hal ini ditegaskan Presiden usai memberikan pengarahan ke jajaran Polri pada Selasa (8/11) kemarin di STIK/PTIK, Jakarta Selatan.
"Dua-duanya (membuka siapa aktor politik dan diproses hukum). Itu semua kalau nanti Polri sudah menemukan bukti-buktinya," Presiden memastikan.
Sabtu (5/11) dini hari lalu, usai ratas di Istana Merdeka Presiden menyebut ada aktor politik dibalik kericuhan demo 4 November 2016 kemarin. Atas pernyataan itu, Polri langsung melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap siapa aktor politik tersebut.
"Itu bagian deteksi dini dan intelijen. Aparat dapat mencermati itu melalui kegiatan intelijen. Ini masih kami cermati, selidiki. Termasuk latar belakang, apakah berdampak ke keamanan atau tidak," ucap Boy Rafli.
Ditanya soal apakah kedepan pihaknya akan memeriksa politisi untuk mengetahui aktor politik seperti yang dinyatakan Jokowi, Boy Rafli Amar menjawab hal itu belum akan dilakukan. "Belum akan mengarah ke memeriksa politisi, kami masih penyelidikan?," terangnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan, pemerintah sudah melakukan konsolidasi dengan para tokoh agama jauh sebelum aksi 4 November. Ia membantah anggapan telat mengundang tokoh-tokoh agama sebelum aksi oleh ribuan umat Islam Jumat lalu (4/11) itu. "Dua minggu sebelumnya Majelis Ulama (Indonesia), NU (Nahdlathul Ulama), Muhammadiyah semua kita undang," ujar JK .
Ia mengatakan bahwa informasi soal akan terjadi aksi demo besar-besar sudah diketahui dari jauh-jauh hari. Pemerintah pun sudah melakukan antisipasi atas rencana aksi demo oleh ribuan umat Islam itu.
JK menegaskan, langkah presiden menemui para ulama termasuk Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Ketua PP. Muhammadiyah, Haedar Nasir, bukanlah langkah yang terlambat. "Jadi tidak bisa dibilang telat," ujarnya.
Di Trenggalek, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, membantah isu yang mengarahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di belakang aksi unjuk rasa 4 November 2016 lalu. Menurut Ibas, pasca reformasi penyampaian pendapat di Indonesia lebih baik, demokratis dan semakin dewasa.
Oleh karenanya, Ibas sebaliknya meminta tidak ada pihak yang mencederai kebebasan berekspresi rakyat Indonesia dengan komentar-komentar yang justru membingungkan rakyat seolah-olah ada yang mengatur. "Kami yakin menyampaikan aspirasi, pendapat saat ini lebih bagus. Dan itu sudah dimulai sejak reformasi bergulir," kata Ibas.
Menurutnya, Demokrasi yang baik adalah yang bermartabat, beretika dan bermoral. Lebih lanjut Ibas memaparkan jika konteks demokrasi tidak ada yang spesial, tidak ada yang sangat luar biasa dalam menanggapi unjuk rasa. "Seharusnya pemerintah atau pihak-pihak lain malah mendukung dan menyambut baik masyarakat untuk berekspresi sepanjang tidak anarkis, tidak rusuh dan tidak merusak," ungkapnya.
Senin (7/11) malam, Ismail Ibrahim, salah satu terduga perusuh saat demo 4 November diringkus di rumah anggota DPD RI, Basri Salamah. Basri membenaarkan penangkapan tersebut. "Kalau saya ditahan, tolong bawakan buku untuk saya". Kalimat itulah yang dipesankan Ismail Ibrahim istri Basri Salama.
Menurut Basri, Ismail memang gemar membaca berbagai buku untuk dijadikan referensi dalam menjalankan perkuliahan maupun aktivitas berorganisasi. Dikatakannya, berbagai buku mulai dari pelajaran, hingga filosofi dibaca oleh pria asal Tidore tersebut. "Jadi memang anak ini (Ismail Ibrahim) rajin membaca. Buku-bukunya banyak untuk dibacanya. Semalam pun ia berpesan agar membawakan bukunya kalau ia sampai ditahan," kata Basri.
Basri menuturkan, saat Ismail ditangkap oleh aparat kepolisian, dirinya sedang tidak berada di rumah. Ia pun diberitahu oleh sang istri bahwa ada polisi yang menangkap Ismail di kediamannya. "Saya kebetulan semalam tidak ada di rumah. Saya ditelpon sama istri bahwa semalam ada kurang lebih 20 aparat kepolisian jemput anak angkat saya (Ismail Ibrahim)," tutur Basri. (tribunnews/nicolas/theresia/rekso)