Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Jakarta cukup rasional melihat dan menilai kinerja dan arah pembangunan yang dilakukan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.
Hal itulah menurut Politikus NasDem, Effendy Choirie menjadi alasan pasangan Ahok-Djarot kembali perkasa mengalahkan elektabilitas dua pasang calon gubernur DKI lainnya.
Elektabilitas petahana mencapai sekitar 31,8 persen.
"Rakyat Jakarta cukup rasional. Mereka melihat dan menilai Ahok-Djarot bukan karena agamanya tapi kerja, kinerja dan arah pembangunan DKI yang benar di tangan mereka," ujar pria yang akrab disapa Gus Choi itu kepada Tribunnews.com, Jumat (16/12/2016).
Karena imbuh mantan anggota DPR RI ini, warga Jakarta melihat, merasakan dan mengalami benar-benar terjadinya perubahan besar di ibukota NKRI.
Perubahan luar biasa yang tampak nyata selama kepemimpinan Ahok-Djarot, menurutnya benar-benar dinilai puas oleh publik.
Karenanya, kata dia, masyarakat Jakarta masih memberikan kepercayaan besar agar pasangan nomor urut 2 Pilkada DKI Jakarta ini untuk memimpin Jakarta.
Hal itu tergambar jelas pada hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang baru dirilis Kamis (15/12/2016) kemarin.
"Telah terjadi perubahan-perubahan besar selama kepemimpinan Ahok-Djarot. Karena itu dukungan terhadap Ahok tetap besar. Andaikata tidak ada isu SARA, Ahok jauh tidak tertandingi," ujarnya.
Lembaga Survei Indonesia menyurvei 800 responden pada 3-11 Desember lalu.
Hasilnya, 75 persen responden puas dengan kinerja Ahok. Tapi, tak diikuti elektabilitasnya.
Meski berada di puncak, elektabilitas petahana hanya sekitar 31,8 persen.
Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni didukung oleh 26,5 persen responden, serta Anies Baswedan-Sandiaga Uno berada di urutan ketiga dengan dukungan 23,9 persen.
Responden yang belum memutuskan sebesar 17,8 persen.
Ahok heran dengan tingkat kepuasan warga yang tinggi, tapi niatan untuk memilih rendah.
Ahok mengibaratkan, orang baik berpacaran, tapi diputuskan dengan kekasihnya.
Direktur Eksekutif LSI, Kuskridho Ambardi dalam pemaparannya di hotel Atlet Cenutry Park, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2016), mengatakan bahwa ada sejumlah hal yang mendongkrak elektabilitas pasangan nomor urut 2 itu.
Sebelumnya Ahok-Djarot sempat terpuruk karena kasus penistaan agama yang menjerat Ahok.
"Ahok didukung karena sudah terbukti kinerjanya," ujar Kuskridho Ambardi.
Dalam pemaparannya, dibandingkan bulan November, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkat.
Hal itu bermuara pada terdongkraknya elektabilitas pasangan petahana.
LSI mensurvei pada bulan Desember sebanyak 59 persen responden mengaku puas terhadap kinerja petahana.
Jumlah tersebut meningkat dari bulan lalu yang hanya mencapai 58 persen.
Untuk yang tidak puas jumlahnya menurun bulan ini, yakni 22 persen, menurun 2 persen dari bulan lalu.
Sementara yang mengaku sangat puas meningkat 5 persen dari bulan lalu menjadi 16 persen.
Kepuasan terhadap kondisi pemerintahan naik.
Sebanyak 58 persen responden menyebut baik, jumlah tersebut menunjukan adanya peningkatan sebanyak 4 persen dibandingkan bulan lalu.
Responden yang mengaku sangat baik sebanyak 5 persen, naik 2 persen dari bulan lalu.
Responden yang menyebutnya sedang-sedang saja menurun dari 31 persen bulan lalu menjadi 26 persen.
Padahal sejak 26 Oktober posisi Gubernur DKI Jakarta tidak lagi dijabat Ahok.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menunjuk Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono, sebagai Gubernur DKI Jakarta sementara.
Hal tersebut dikarenakan Ahok memutuskan untuk ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.
Namun, kenyataannya para responden LSI masih mengkaitkan sejumlah perubahan positif di DKI Jakarta saat dipimpin Soni Sumarsono dengan Ahok yang saat ini berstatus terdakwa kasus penistaan agama.
Menanggapi hal tersebut, Kuskridho Ambardi, mengatakan yang tergambar dari survei bukan lah hal-hal yang berbau formal.
Kecenderungan responden menurutnya tidak mengkaitkan siapa sebenarnya yang saat ini sedang memimpin Jakarta.
"Mereka tidak berpikir seperti itu. Ini soal kebijakan, abstraksi, kalau sekarang lebih makmur atau sekarang lebih nyaman, itu mereka biasanya memberikan reward (red: penghargaan)," katanya.