TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyebut jumlah total pemilih paslon cagub dan cawagub Jakarta nomor pemilihan satu tak sebanyak pemilih golongan putih.
Hal itu diungkapkan JPPR dalam konferensi pers "Analisi Partisipasi dan Kemenangan Pilkada Jakarta Putaran 1" di Media Center Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2/2017).
JPPR sendiri merupakan lembaga pemantau pemilu yang terdaftar resmi di KPUD Jakarta.
Masykurudin Hafidz, Koordinator Nasional JPPR menjelaskan pihaknya menempatkan relawan untuk memantau penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Jakarta.
"KPUD telah merampungkan hasil rekapitulasi dari semua TPS dan tinggal menyelesaikan rekapitulasi dengan sistem berjenjang. Baru semalam data-data itu dirilis KPUD."
"Dari data yang kami dapat, kami menemukan adanya pemilih golongan putih (golput) sebanyak 1.668.902 suara. Itu hampir dua kali lipat daripada jumlah total suara yang diperoleh paslon nomor urut 1 Agus Yudhoyono-Sylviana Murni yakni sejumlah 936.609," ujar Masykurudin Hafidz.
Jumlah itu merupakan 23 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT) Jakarta yang mencapai angka 7 juta lebih.
Masykurudin Hafidz menyebutkan paling tidak ada tiga faktor yang menyebabkan masih banyak golput terjadi di putara pertama Pilkada Jakarta.
"Yang pertama adalah pemahaman petugas di TPS mengenai berkas yang bisa dijadikan bukti sebagai daftar pemilih yang berbeda-beda serta kartu identitas milik pemilih yang sedang dalam proses dan sebagainya. Selain itu karena pemilih tidak ada di lokasi juga menjadi alasan masih tingginya angka golput," katanya.
Masykurudin Hafidz menyebut semua pihak yang terlibat dalam Pilkada Jakarta perlu merangkul dan mendorong pemilih golput untuk menentukan pilihan di putaran kedua nanti.
Termasuk dari peserta Pilkada Jakarta putaran kedua yang akan diikuti dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
"Mengalihkan pemilih nomor satu ke paslon lain lebih sulit daripada meyakinkan pemilih golput untuk gunakan hak suaranya. Hal itu yang menjadi pekerjaan rumah bagi semua unsur yang terlibat di Pilkada Jakarta," ujarnya.